Suara.com - Pengibaran bendera Bintang Kejora yang menjadi simbol kemerdekaan Papua dilakukan secara serentak di berbagai kota di Australia, Rabu (01/12).
Setiap tahunnya pada tanggal 1 Desember, warga Papua di Australia, yang di antaranya berstatus sebagai pengungsi, bersama para pendukung kemerdekaan Papua mengibarkan bendera yang pernah diizinkan dikibarkan di Indonesia di era mendiang presiden Gus Dur.
Tepatnya hari ini, 60 tahun yang lalu, bendera Bintang Kejora untuk pertama kalinya dikibarkan saat Belanda mempersiapkan kemerdekaan koloni paling timur di kepulauan Indonesia terebut.
Ronny Kareni, aktivis muda kemerdekaan Papua yang tinggal di Canberra mengatakan hari ini bendera Bintang Kejora sudah berkibar di beberapa kota besar di Australia, seperti Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, dan Canberra, sejak pukul delapan pagi waktu Australia.
Selain membentangkan bendera di depan gedung Kedutaan Besar RI di Canberra, aktivis pendukung kemerdekaan juga datang ke Gedung Parlemen Australia.
Mereka menyerukan agar Pemerintah Australia untuk menindaklanjuti dan menyelidiki situasi hak asasi manusia yang memburuk di Papua.
Di Sydney, pengibaran bendera Bintang Kejora dilakukan di gedung pemerintahan Inner West Council dan dihadiri oleh setidaknya dua anggota parlemen dari Partai Hijau, David Shoebridge dan Jamie Parker.
Dari keterangan yang diterima ABC, Inner West Council mengatakan telah melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora di gedungnya setiap tahun sejak tahun 2016.
Dua wilayah, yakni kawasan Leichhardt dan Marrickville, yang kini melebur menjadi kawasan Inner West, bahkan telah ikut mengibarkan bendera Bintang Kejora sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu.
Baca Juga: Pemekaran Wilayah di Papua, Apa Bisa Jadi Solusi Permasalahan yang Ada?
"Pengibaran bendera hari ini adalah tindakan solidaritas dan pembangkangan, sekaligus seruan kepada pemerintah Australia untuk menempatkan hak asasi manusia dan kebebasan politik rakyat West Papua kembali dalam agenda internasional,” kata David Shoebridge kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.
David menambahkan pengibaran bendera Bintang Kejora adalah sebuah tindakan sederhana tapi dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan di Papua dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
“Skala pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Indonesia, penghancuran desa dan pemindahan paksa orang Papua, tidak boleh lagi diabaikan."
Di Victoria, pengibaran bendera Bintang Kejora tak hanya dikibarkan di Melbourne, tapi juga di kota kecil Ballarat yang dihadiri pejabat Pemerintah setempat.
Salah satu pejabat, atau sebutannya Councillor, dari Ballarat, Belinda Coates, juga dari Partai Hijau, hadir untuk menyampaikan dukungannya agar Papua Barat bisa menentukan nasibnya sendiri.
"Hari ini saya bergabung bersama Ballarat Trades Hall, Friends of West Papua Ballarat, Adolf Nora dan Andreas Felle dari West Papuan Community dalam pengibaran bendera Bintang Kejora menandai Hari Kemerdekaan ke-60 mereka, yang tak pernah terwujudkan," kata Belinda kepada Farid Ibrahim dari ABC Indonesia.
Berita Terkait
-
5 Jenis BBM Pertamina Resmi Naik Hari Ini! Cek Harga Pertamax per 1 Desember 2025
-
1 Desember Memperingati Hari Apa? Dari AIDS Sedunia hingga Kemerdekaan Rumania
-
CEK FAKTA: Viral Tentara Israel Dukung Kemerdekaan Papua, Benarkah?
-
1 Desember Hari Apa di Papua? Ini Sejarahnya
-
Rayakan 1 Desember, TPNPB-OPM Klaim Bakal Serang Pos Militer di Papua
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026: DPR Beri Tepuk Tangan!
-
Simalakama Plastik: Antara Lonjakan Harga dan Napas UMKM yang Sesak
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
Terkini
-
Mendagri Tito: Inflasi Bulanan 3 Daerah Terdampak Bencana Membaik
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Komitmen Pemda Percepat Penuntasan TBC
-
Soal Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Komisi I DPR RI Jadwalkan Pemanggilan Menhan
-
ASEAN IP Office Leaders Retreat AWGIPC, Perkuat Arah Implementasi Rencana Aksi KI ASEAN 2026-2030
-
Draf Gencatan Senjata AS-Iran Beredar, Selat Hormuz Jadi Kunci Kesepakatan
-
Jadi Saksi di Sidang Noel, Direktur PT BSK Ngaku Bayar Rp100 Juta per Tahun untuk Sertifikat K3
-
Perang Memanas! Trump Bakal Pakai Uang Pajak Warga AS Demi Proyek Mercusuar
-
Trump Ancam Iran Jadi Neraka Dunia, Pengamat UGM: Kalau Terlalu Berisik, Biasanya Tak Serius
-
Punya Nyali! Pemerintah Kuasai Kembali Tanah Negara dari Pihak Lain Demi Bangun Hunian Rakyat
-
Respons Iran Usai AS dan Isarel Ancam Tingkatkan Serangan, Selat Bab el Mandeb Berpotensi Ditutup