Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan, partainya membuka pintu lebar-lebar bagi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jika ingin bergabung.
Menurutnya, jika Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, bergabung dengan partai berlambang kakbah tersebut, maka akan langsung menjadi elit partai.
"PPP membuka pintu lebar untuk Kang Emil bergabung. Insya Allah kalau di PPP orang dengan kapasitas seperti Kang Emil akan langsung menjadi elit partai dan tidak banyak berkompetisi dengan kader-kader PPP lain," kata Arsul kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).
Arsul mengatakan, langkah tersebut akan diambil lantaran PPP selama ini jarang orang-orang yang memiliki background intelektual, keilmuan dan teknokratis seperti RK.
"Ini bisa dibandingkan dengan partai-partai lain yg orang-orang dengan background seperti itu sudah banyak sehingga harus terjadi kompetisi internal yang ketat lebih dulu untuk bisa tampil yang didepan dan menjadi 'primus interpares'," ungkapnya.
Lebih lanjut, Arsul mengatakan, RK jika bergabung dengan PPP akan merasa tertantang sisi leadershipnya untuk membangun organisasi dan jaringan kepartaian yang lebih baik.
"Sehingga kalau terbukti maka itu menjadi modal bahwa siapapun termsuk Kang Emil dapat diyakini memiliki kemampuan leadership yang proven (terbukti)," katanya.
Kang Emil Ingin Masuk Parpol
Sebelumnya, Kang Emil memberikan kode bakal bergabung ke partai politik tahun depan. Hal ini terkait dengan peluangnya maju pemilihan presiden 2024.
Baca Juga: Ridwan Kamil Masuk Parpol Tahun Depan, Bocorannya: Kudu Pancasilais
Awalnya, Kang Emil--sapaan karib Ridwan Kamil--berbicara soal peluang dirinya maju dalam pemilihan presiden 2024. Kang Emil mengaku dihadapkan pada dua pintu berbeda dalam kariernya.
"Pintu pertama yakni melanjutkan periode kedua, karena saya gubernur baru satu periode. Berarti di 2024, saya mengikuti pilgub lagi untuk lima tahun mendatang," ujar Ridwan Kamil dalam acara Fisipol Leadership Forum: Road to 2024, Kamis (12/2/2021).
"Atau pintu kedua, kepemimpinan nasional karena pak Jokowi kan selesai dua periode. Berarti siapakah yang melanjutkan? Bisa dari kepala daerah, bisa dari para menteri, partai politik atau sumber kepemimpinan lainnya."
Ridwan Kamil mengatakan ada tiga syarat untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Pertama, Elektabilitas atau kesukaan. Kedua, ada logistik. Ketiga, partai yang mengusung karena sistem demokrasinya.
"Nah, yang kedua saya belum punya, apalagi untuk pilpres butuh duit triliunan. Yang saya miliki sekarang adalah harta nomor satu, yakni elektabilitas dan kesukaan. Ternyata, setelah saya teliti, elektabilitas dan kesukaan itu berbanding lurus dengan kinerja," ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil melanjutkan, jika diusung partai, tidak akan menolak. Namun, jika tidak ada partai yang mengusung, menurut Ridwan Kamil, yang paling realistis adalah melanjutkan periode kedua sebagai gubernur.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
Terkini
-
Dari Kopi, Nongkrong, Lalu Investasi: Strategi Indonesia Pikat Investor di WEF Davos 2026
-
DPR Godok RUU Jabatan Hakim: Usia Pensiun Ditambah, Rekrutmen Hakim Kini Mandiri oleh MA
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik
-
Meski Kepala Daerah Ditahan, Kemendagri Tegaskan Pemerintahan Pati dan Madiun Tetap Berjalan
-
KPK Tegaskan Tak Ada Uang Mengalir ke Partai Gerindra dari Dugaan Pemerasan Bupati Sudewo
-
Eks Ketua Komnas HAM Hafid Abas Tekankan Praduga Tak Bersalah untuk Rektor UNM Prof Karta Jayadi
-
Tangkal Paparan Konten Radikal, Komisi E DPRD DKI Setuju Aturan Sita HP Selama Jam Belajar
-
Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Vendor Laptop dalam Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek
-
Penampakan Uang Rp2,6 Miliar dalam Karung dari OTT KPK Bupati Pati Sudewo