Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan, partainya membuka pintu lebar-lebar bagi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jika ingin bergabung.
Menurutnya, jika Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, bergabung dengan partai berlambang kakbah tersebut, maka akan langsung menjadi elit partai.
"PPP membuka pintu lebar untuk Kang Emil bergabung. Insya Allah kalau di PPP orang dengan kapasitas seperti Kang Emil akan langsung menjadi elit partai dan tidak banyak berkompetisi dengan kader-kader PPP lain," kata Arsul kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).
Arsul mengatakan, langkah tersebut akan diambil lantaran PPP selama ini jarang orang-orang yang memiliki background intelektual, keilmuan dan teknokratis seperti RK.
"Ini bisa dibandingkan dengan partai-partai lain yg orang-orang dengan background seperti itu sudah banyak sehingga harus terjadi kompetisi internal yang ketat lebih dulu untuk bisa tampil yang didepan dan menjadi 'primus interpares'," ungkapnya.
Lebih lanjut, Arsul mengatakan, RK jika bergabung dengan PPP akan merasa tertantang sisi leadershipnya untuk membangun organisasi dan jaringan kepartaian yang lebih baik.
"Sehingga kalau terbukti maka itu menjadi modal bahwa siapapun termsuk Kang Emil dapat diyakini memiliki kemampuan leadership yang proven (terbukti)," katanya.
Kang Emil Ingin Masuk Parpol
Sebelumnya, Kang Emil memberikan kode bakal bergabung ke partai politik tahun depan. Hal ini terkait dengan peluangnya maju pemilihan presiden 2024.
Baca Juga: Ridwan Kamil Masuk Parpol Tahun Depan, Bocorannya: Kudu Pancasilais
Awalnya, Kang Emil--sapaan karib Ridwan Kamil--berbicara soal peluang dirinya maju dalam pemilihan presiden 2024. Kang Emil mengaku dihadapkan pada dua pintu berbeda dalam kariernya.
"Pintu pertama yakni melanjutkan periode kedua, karena saya gubernur baru satu periode. Berarti di 2024, saya mengikuti pilgub lagi untuk lima tahun mendatang," ujar Ridwan Kamil dalam acara Fisipol Leadership Forum: Road to 2024, Kamis (12/2/2021).
"Atau pintu kedua, kepemimpinan nasional karena pak Jokowi kan selesai dua periode. Berarti siapakah yang melanjutkan? Bisa dari kepala daerah, bisa dari para menteri, partai politik atau sumber kepemimpinan lainnya."
Ridwan Kamil mengatakan ada tiga syarat untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Pertama, Elektabilitas atau kesukaan. Kedua, ada logistik. Ketiga, partai yang mengusung karena sistem demokrasinya.
"Nah, yang kedua saya belum punya, apalagi untuk pilpres butuh duit triliunan. Yang saya miliki sekarang adalah harta nomor satu, yakni elektabilitas dan kesukaan. Ternyata, setelah saya teliti, elektabilitas dan kesukaan itu berbanding lurus dengan kinerja," ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil melanjutkan, jika diusung partai, tidak akan menolak. Namun, jika tidak ada partai yang mengusung, menurut Ridwan Kamil, yang paling realistis adalah melanjutkan periode kedua sebagai gubernur.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Mobil Keluarga Tahan Banting Anti Mogok, Mulai Rp 60 Jutaan
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Muncul Dugaan Kasus Trans7 vs Ponpes Lirboyo untuk Tutupi 4 Kasus Besar Ini
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
-
Kabar Gembira! Pemerintah Guyur BLT Ekstra Rp30 T, 17 Juta Keluarga Baru Kebagian Rezeki Akhir Tahun
Terkini
-
Blak-blakan di Sidang ASDP, Mantan Wakil Ketua KPK: Hapus Pasal 'Kerugian Negara'
-
Bikin Pedagang Pasar Tersiksa, APPSI Tolak Raperda KTR DKI Jakarta
-
60 Koperasi Merah Putih Terima Dana Rp6 Miliar, Menkop Ferry Ingatkan Soal Kejujuran
-
Dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani, Jika Terbukti Wajib Mundur dari Hakim MK
-
Di Balik Sertifikat Akreditasi: Upaya Klinik dan LAFKESPRI Jaga Mutu Layanan Kesehatan Indonesia
-
Soroti Kesenjangan Energi, Akademisi: Target Listrik 5.700 Desa Harus Wujudkan Keadilan Akses!
-
Hadapi Nyinyiran, Prabowo Beberkan Bukti Keberhasilan MBG: 99,99% Sukses!
-
Dipuji Dunia, Disindir di Negeri Sendiri: Prabowo Bela Program Makan Bergizi Gratis dari Cibiran
-
Perpres Sudah Disiapkan, Pakar Ingatkan Peluang Besar dan Risiko PLTN di Indonesia
-
Ruang Genset di RS Hermina Bekasi Terbakar Akibat Korsleting, Kerugian Ditaksir Rp 1 Miliar!