Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak jadi membacakan bahan sambutan yang telah disiapkan di acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat II Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jumat (10/12/2021).
Ia justru, memilih menjawab kritikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas soal Indeks Gini Ekonomi.
"Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi dari Buya Anwar Abbas menyampaikan saya nggak jadi juga pegang (bahan sambutan) ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh dari Buya Anwar Abas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini," ujar Jokowi di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Jumat (10/12/2021).
Berkaitan dengan Indeks Gini bidang pertanahan, Jokowi menjelaskan, saat ini proses pendistribusian reforma agraria masih berlangsung.
Dia mengemukakan, target pemerintah soal reforma agraria yang sudah dicapai sebanyak 4,3 juta hektar dari 12 juta hektare yang dibagikan.
"Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta dari yang ingin kita bagi," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut Indonesia sudah memiliki bank tanah. Ia pun akan melihat semua Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang diterlantarkan.
"Mungkin insyaAllah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu per satu yang ditelantarkan karena banyak sekali. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun tapi tidak diapa-apa kan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain," tutur dia.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku pernah menawarkan kepada organisasi Persis saat pertemuan di Bandung terkait lahan.
Baca Juga: Pelanggaran HAM Masa Lalu Tak Kunjung Tuntas, KontraS: Bentuk Lip Service Jokowi
Karena itu, ia menawarkan hal yang sama kepada MUI jika ada yang memerlukan lahan dalam jumlah yang besar. Namun penggunaan lahan harus jelas.
"Kalau bapak ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar silahkan sampaikan kepada saya, akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektare? Bukan meter persegi, hektare. 50 ribu hektar? Tapi dengan sebuah itung-itungan proposal juga yang visible. Artinya ada feasibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Akan saya berikan," kata Jokowi.
"Saya akan berusaha untuk memberikan itu, InsyaAllah. Karena, saya punya bahan banyak , stok. Tapi nggak saya buka kemana-mana. Kalau bapak ibu sekalian ada yang memiliki silakan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abas," sambungnya.
Sebelumnya, Waketum MUI Anwar Abbas menyebut Indeks Gini Ekonomi Indonesia turun saat Kepemimpinan Presiden Jokowi.
Anwar menyebut, sebelumnya Indeks Gini Ekonomi Indonesia berada di 0,41 persen. Namun, saat Jokowi memimpin Indonesia, Indeks Gini Ekonomi Indonesia turun menjadi 0,39 persen.
Kemudian kata Anwar, dalam bidang pertanahan, Indeks Gini Indonesia sangat memprihatinkan yakni 0,59 persen. Kata dia, hanya satu persen yang menguasai lahan yang di Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
Terkini
-
Polda Metro Jaya Catat Laporan Kejahatan Terbanyak Sepanjang 2025, Capai 74 Ribu Kasus
-
Alarm Narkoba di Jakarta: 27 Orang Terjerat Tiap Hari, 7.426 Kasus Terungkap Sepanjang 2025
-
Tutup Tahun 2025 di Lapangan, Presiden Prabowo Tinjau Pemulihan Bencana di Tapanuli Selatan
-
Kado Akhir Tahun, Pemprov DKI Gratiskan Transum Selama Dua Hari
-
PDIP Kecam Teror terhadap Pegiat Medsos dan Aktivis, Guntur Romli: Tindakan Pengecut!
-
Hari Terakhir Pencairan BLTS Rp900 Ribu, Kantor Pos Buka hingga Tengah Malam
-
Densus 88: Ideologi Neo Nazi dan White Supremacy Menyasar Anak Lewat Game Online!
-
Menteri Berulah, Presiden Menanggung Beban? Syahganda Desak Prabowo Gunakan Strategi Sun Tzu
-
Periksa 15 Saksi, KPK Duga Eks Kajari HSU Potong Anggaran Internal dan Cairkan Tanpa SPPD
-
Antisipasi Kepadatan Tahun Baru, 35 KA Jarak Jauh Bisa Naik-Turun di Stasiun Lempuyangan