Suara.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meluncurkan pos dukungan publik terhadap gugatan pinjaman online pada Sabtu (11/10). Pos dukungan itu berada di kantor LBH Jakarta yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat.
Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, menyampaikan kasus terkait pinjaman online yang kekinian marak terjadi rupanya telah menjadi masalah yang cukup pelik. Bahkan, kasusnya tidak hanya terjadi di Ibu Kota saja.
Masih dalam suasana Hari HAM Internasional yang jatuh pada Jumat (10/12) kemarin, LBH Jakarta turut mendesak agar pemerintah bisa melihat kasus pinjaman online secara mendalam. Artinya, harus ada jaminan terkait hak asasi manusia (HAM) hingga pemenuhannya terhadap para warga negara.
"Kami berharap hak asasi manusia tegak, dijamin penghormatannya, perlindungannya, dan juga pemenuhannya oleh negara dalam hal ini pemerintah," ucap Arif di lokasi.
Terkait kasus pinjaman online, gugatan warga negara alias citizen law suit juga telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (12/11/2021) lalu. Gugatan itu dilayangkan oleh LBH Jakarta bersama koalisi masyarakat sipil lainnya.
Arif mengatakan, gugatan warga negara itu dibikin lantaran kasus pinjaman online telah menelan banyak korban. Bahkan, dampak yang terjadi begitu luar biasa dan ditemukan adanya dimensi pelanggaran HAM di dalamnya.
Pada kesempatan ini, LBH Jakarta mengajak masyarakat luas agar dapat memberikan dukungan terkait gugatan tersebut. LBH Jakarta juga berharap negara segera memperbaiki regulasi yang ada dan memastikan perlindungan bagi warga yang memanfaatkan jasa layanan keuangan.
"Hari ini, kami meluncurkan, kami melaunching pos dukungan, untuk gugatan pinjol yang kami siapkan secara offline di LBH Jakarta YLBHI," ucap dia.
Pos dukungan itu bisa disambangi setiap hari Senin hingga Kamis pada saat jam kerja. Apabila masyarakat tidak bisa datang ke lokasi, LBH Jakarta juga menyediakan layanan melalui email kampanye@bantuanhukum.or.id.
Baca Juga: AFPI Keluarkan Stempel Khusus Bedakan Pinjol Resmi dan Ilegal
"Melalui dukungan yang teman-teman sampaikan, kami akan teruskan kepada pemerintah, stakeholder, agar kemudian melaksanakan apa yang jadi tuntutan kita dalam gugatan terkait pinjol," pungkas Arif.
Ihwal Gugatan
Untuk diketahui, LBH Jakarta bersama 19 warga menyambangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (12/11). Mereka datang untuk membuat Gugatan Warga Negara atau Citizen Law Suit terkait pinjaman online yang telah menelan banyak korban.
Kedatangan mereka turut diwarnai aksi simbolik berupa bola rantai yang terikat di tubuh para penggugat. Bola rantai itu bertuliskan "Utang Pinjol", "Teror Pinjol", "Data Sebar Pinjol", hingga "Regulasi Pinjol".
Dalam gugatan ini, pihak penggugat bukan berasal dari korban saja. Mereka berasal dari berbagai macam kalangan seperti pegiat HAM, pemerhati perempuan dan anak, pendamping masyarakat miskin perkotaan, komunitas disabilitas, buruh, hingga mahasiswa.
"Hari ini kami 19 warga negara Republik Indonesia, mewakili seluruh warga dari seluruh indonesia, mendaftarkan gugatan pinjaman online," kata Pengacara publik LBH Jakarta, Jeanny Sirait.
Berita Terkait
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
Pilihan
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
Terkini
-
Kritik Tajam Formappi Soal LCC Empat Pilar: Tragedi Memalukan yang Runtuhkan Marwah MPR
-
Rupiah Tembus Rp17.500 per Dolar AS, Ekonom UGM Sebut Publik Bakal Kena Imbas Harga Naik
-
Bos Barong Grup: Rokok Ilegal Jangan Cuma Ditindak, Ajak Masuk Jalur Legal
-
Dirjen WHO: Hantavirus Bukan Pandemi Baru Seperti COVID-19
-
Mengenal Istilah Ngadal: Tradisi 'Magang' Anak SMP Jadi Penjaga Perlintasan Rel Liar
-
Rekam Jejak Kontroversial Sara Duterte: Dari Pukul Petugas hingga Ancam Pembunuhan Ferdinand Marcos
-
Sistem Biokontainment Amerika Serikat Siaga Penuh Antisipasi Ledakan Kasus Hantavirus
-
Puan Maharani Soal Larangan Nobar Film 'Pesta Babi', Minta DPR Panggil Pihak Terkait
-
SMAN 1 Pontianak Tuntut Klarifikasi LCC 4 Pilar MPR RI: Juri Diduga Tak Konsisten
-
Mencekam Hantavirus di Kapal MV Hondius, dari Pasien Kritis Sempat Didiagnosis Cuma Mengalami Stres