Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian bersama kementerian/lembaga lainnya, berupaya memacu Pemerintah Daerah (Pemda) agar melakukan percepatan atau akselerasi vaksinasi Covid-19. Hal ini mengacu pada arahan Presiden Joko Widodo untuk dapat mempercepat vaksinasi dosis pertama hingga 70%.
Hal itu disampaikan Mendagri, dalam keterangan persnya usai melakukan Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kendari, Sabtu (11/12/2021).
Rapat koordinasi itu juga dihadiri oleh seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.
"Bapak Presiden dalam Ratas hari Senin lalu menargetkan 70% untuk (vaksinasi) dosis pertama tingkat nasional. Dalam rangka mencapai target tersebut, maka selama lebih kurang tiga minggu ini kita melakukan percepatan," katanya.
Tak hanya Mendagri, Menteri Kesehatan (Menkes), Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, Jaksa Agung bersama stakeholder lainnya turut bergerak bersama untuk mendorong jajaran masing-masing agar berkoordinasi dalam mempercepat vaksinasi.
"Untuk mencapai hasil 70%, maka perlu percepatan. Memang ada beberapa provinsi yang sudah mencapai target 70%, ada juga yang belum, salah satunya Sulawesi Tenggara," tambahnya.
Oleh karenanya, ia menjelaskan, lawatannya ke Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Rapat Koordinasi dan menginventarisasi permasalahan dan kendala dalam melakukan percepatan vaksinasi. Rapat koordinasi tersebut juga dimaksudkan untuk menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi, sehingga percepatan vaksinasi dapat dilakukan.
Mendatang, Mendagri juga akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk memastikan vaksinasi sesuai target. Harapannya, herd immunity atau kekebalan kelompok segera terbentuk dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Kemendagri: Perlu Kerja Sama dari PeduliLindungi untuk Atasi Masalah NIK saat Vaksinasi
Berita Terkait
-
Tri Tito Karnavian Tekankan Perlunya Penajaman Program Prioritas Gerakan PKK
-
Kemendagri: Perlu Kerja Sama dari PeduliLindungi untuk Atasi Masalah NIK saat Vaksinasi
-
Sulit Vaksin karena NIK Terpakai Orang Lain? Dirjen Dukcapil: Laporkan ke PeduliLindungi
-
Sebanyak 48 Bakal Calon Anggota KPU dan Bawaslu Ikuti Tes Psikologi Lanjutan
-
Tujuh Rancangan Qanun Aceh Masuk Tahapan Konsultasi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Mahfud MD: KPRP Rekomendasikan Rangkap Jabatan Polri Dibatasi Lewat UU ASN
-
Misteri Sopir Minibus Tewas Membiru di Cengkareng: Mesin Masih Menyala, Ada Obat-obatan di Dasbor
-
Penampakan Baju Lumat Andrie Yunus, Bukti Kejam Anggota BAIS di Persidangan
-
Coret Usul Kementerian Polri, Mahfud MD: Takut Dipolitisasi Orang Partai
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
Tangis Sri Rahayu di Benhil: Tinggal Sejak 1980, Kini Digusur PAM Jaya Tanpa Kejelasan Rusun
-
Aturan Baru Selat Hormuz, Kapal Internasional Wajib Kantongi Persetujuan Tertulis dari Sini
-
Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini
-
Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz
-
Ironi Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Saat Rakyat Meksiko Terhimpit Biaya Hidup