Cak Imin Usul Presidential Threshold 5 Persen, Sudjiwo Tedjo Sindir: Gimana Kalau Dilelang

Suara.com - Budayawan Sudjiwo Tedjo kembali mengeluarkan pernyataan yang menggelitik terkait dinamika perpolitikan di tanah air.

Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya, Sudjiwo Tedjo kali ini menanggapi pernyataan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait presidential threshold.

Ia mengomentari cuitan dari DPP PKB yang menyebut bahwa Cak Imin menginginkan presidential threshold 5 persen.

"Cak Imin ingin Presidential Threshold 5 Persen" tulis akun Twitter DPP PKB.

Pria yang juga berprofesi sebagai dalang itu lantas menyodorkan sistem lelang untuk menentukan presidential threshold.

"Gimana kalau dibikin lelang .. abis ini PAN panas ..ngajuin PT 4% , Nasdem panas ngajuin PT 3%, PKB panas lagi ngajuin PT 2%, Gerindra panas ngajuin PT 1% daaaan gongnya PDI-P meradang ajuin PT 0%?" tulis Sudjiwo Tedjo dalam cuitannya, dikutip Suara.com, Kamis (16/12/2021).

Diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden diturunkan menjadi 5-10 persen.

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, usulan itu agar semakin memberikan ruang ekspresi dan kompetisi bagi warga.

 "(PT 20 persen) masih belum cita-cita kita, cita-cita kita 5-10 persen. Supaya lebih memberi ruang ekspresi dan kompetisi, semua punya hak yang sama," kata dia, Rabu (15/12/2021).

Baca Juga: Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia Jabar Dukung Sandiaga Uno Maju Pilpres 2024

Muhaimin menilai, sebaiknya batasan presidential threshold 20 persen diturunkan. Sehingga bisa lebih memberikan ruang kompetisi dan ekspresi dalam iklim demokrasi di Indonesia.

Meski demikian, Muhaimin tak sepenuhnya setuju ambang batas elektoral pencalonan presiden menjadi 0 persen.

Dia menilai presidential threshold tetap dibutuhkan karena perolehan suara serta elektoral masing-masing partai berbeda-beda.

"Idealnya 0 persen, tapi tidak luculah ya, harus ada pembatasan. Tapi gagal kemungkinan ya, karena sudah ada pembatasan (PT), mungkin pada Pemilu yang akan datang," ujarnya.