Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajak Partai Persatuan Pembangunan untuk membentuk poros baru pada Pilpres 2024. Menanggapi itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi merespons positif.
Baidowi berujar PPP positif terhadap siapapun yang mengajak. Apalagi itu PKB, yang merupakan partai politik serumpun
"Sesama rumpun koalisi parpol Islam, itu lebih bagus karena soliditasnya bisa tercapai," kata Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2021).
Namun Baidowi mengingatkan bahwa pembentukan poros itu harus melihat sejarah politik. Di mana, kata Baidowi pakem koalisi selama ini adalah koalisi nasionalis religius, atau nasionalis-Islam, atau Islam-nasionalis.
"Ini kan hanya memberangkatkan, kalau figur kan bisa dicari, bisa jadi figurnya mewakili nasionalis religius atau regilius nasionalis," ujar Baidowi.
Baidowi mengatakan terpenting untuk pembentukan poros Islam ialah suara gabungan partai politik bisa menxapai 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara dalam Pemilu sebagai syarat mencalonkan presiden.
"Lihat di Pemilu 2019 kemarin, cukup atau tidak PPP, PKS, PKB. Kalau gak cukup maka tambah PAN. Kalau gabung PAN cukup bagus juga. Karena kalau PAN digabung PPP saja itu 10 persen, kalau tiga partai gak cukup tapi 4 partai bisa penuhi, dahsyat juga kalau jadi," kata Baidowi.
PKB Ajak PPP dan PAN Bikin Poros Baru
Sebelumnya elite PKB siap untuk membentuk dan memimpin poros koalisi sendiri pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Baca Juga: RUU TPKS Dinanti-nanti, PKB: Banyak yang Nilai DPR Gagal, Tak Punya Sense of Crisis
Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa PKB berkinginan untuk memimpin poros koalisi sendiri pada Pilpres 2024.
”Kalau terkait dengan poros, PKB mau memimpin poros sendiri. Nggak tahu dengan cara apa, tapi saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, saya berkeinginan untuk PKB memimpin poros," kata Jazilul, Kamis (16/12/2021).
PKB melihat ada peluang terbentuknya poros baru. Sebabnya, dikatakan Jazilul kendati saat ini koalisi partai politik sangat solid, namun bukan tidak mungkin menjelang Pemilu 2024 akan banyak akrobat politik yang membuat parpol menentukan langkah masing-masing.
"Tentu akrobat politik di 2023 akan tidak terhindarkan nantinya dari partai-partai yang ada, meskipun hari ini solid dalam satu barisan. Saya berharap nanti kalau apapun partainya kalau manuvernya itu melampaui atau bisa memecah belah, harus disemprit karena ini untuk kepentingan persatuan, kebersamaan pasca Covid-19,” ujar Jazilul.
Menurut Jazilul ada satu hal yang bisa memudahkan PKB merealisasikan untuk memimpin terbentuknya poros baru. Hal itu ialah dengan menurunkan aturan presidential threshold (PT) atau ambang batas presiden dari 20 persen menjadi 5-10 persen.
"PKB ingin mimpin poros, masa bercita-cita saja dilarang? Apalagi kalau nanti ada kesepakatan presidensial threshold-nya turun, tambah terbuka lagi,” kata Jazilul.
Tag
Berita Terkait
-
Interupsi Sebelum Puan Pidato, Politisi PKB Singgung Rasa Kemanusiaan Harus Dijunjung
-
RUU TPKS Dinanti-nanti, PKB: Banyak yang Nilai DPR Gagal, Tak Punya Sense of Crisis
-
Cak Imin Usul Presidential Threshold 5 Persen, Sudjiwo Tedjo Sindir: Gimana Kalau Dilelang
-
Ingin Pimpin Poros Baru di Pilpres 2024, PKB Ajak PPP dan PAN Bergabung
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
Terkini
-
BGN Proses Internal Kepala SPPG di Bekasi yang Lecehkan dan Aniaya Staf, Segera Dinonaktifkan
-
Lebih Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Transformasi Sistem Pensiun Nasional di Era Digital
-
Cara Ambil Bansos Rp900 Ribu di Kantor Pos, Bisa Diwakilkan Asal Bawa KTP dan KK
-
Soal Mikroplastik di Hujan Jakarta, BMKG: Bisa Terbawa dari Wilayah Lain
-
Pakar Pendidikan: Bahasa Portugis Lebih Tepat Jadi Ekstrakurikuler, Bukan Mata Pelajaran Wajib
-
KPK Ungkap Peran Tersangka dari Korupsi Kemenag: Keluarkan Diskresi Pembagian Kuota Haji!
-
Lapor Polisi soal Chat WA Misterius, Ini Teror-teror 'Ngeri' Bikin Istri Gus Yazid Trauma
-
Dua Begal Bersenpi Diamuk Massa di Tambora, Warga Ikut Terluka Kena Pantulan Peluru!
-
Sambangi Kantor BPK, Dedi Mulyadi Cek Alur Kas Pemprov Jabar Sudah Benar atau Tidak
-
Ganti Dana Otsus, Walkot Sabang Usul Legalkan Ganja di Aceh: Kalau di Sini Dijual Pasti Laku Keras