Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ingin mendengar ada perizinan terkait investasi yang terlambat.
Hal ini dikatakan Jokowi saat sambutan di acara groundbreaking Kawasan Industri Hijau Indonesia di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa (21/12/2021).
"Saya tidak mau mendengar lagi izinnya terlambat, izinnya belum selesai, ndak," ujar Jokowi.
Jokowi menuturkan, hal tersebut juga sudah ia sampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sehingga kata Jokowi, tak ada lagi perizinan investasi yang terlambat dan harus dikawal.
"Saya tadi sudah sampaikan di pesawat kepada Menkomarinves (Luhut), tidak ada yang namanya terlambat-terlambat nggak ada, dikawal betul," tutur dia.
Karena itu Jokowi meminta jajaran untuk menyampaikan kepada dirinya langsung jika menemukan permasalahan terkait investasi.
"Karena ini betul-betul sebuah lompatan transformasi ekonomi Indonesia dan dimulai dari sini, sehingga kita bisa mengelola sumber daya alam kita dari hulu sampai ke hilir," kata dia.
Menurutnya yang terpenting saat ini adalah terciptanya lapangan pekerjaan yang sangat besar dan memberikan income kepada negara, yakni pendapatan kepada negara dalam bentuk baik pajak ataupun non pajak.
"Nanti kalau ekspor neraca perdangangan kita yang sudah bertahun-tahun kita tidak bisa menyelesaikan dan tentu saja devisa akan masuk banyak kepada negara kita," katanya.
Baca Juga: Groundbreaking Kawasan Industri Hijau di Kaltara, Jokowi: Siapkan SDM Mulai Sekarang!
Berita Terkait
-
Jokowi dan Maruf Amin Dipastikan Akan Hadiri Pembukaan Muktamar NU ke-34 Besok
-
Presiden Jokowi: Proses Perizinan Harus Selesai Dalam Hitungan Jam
-
Groundbreaking Kawasan Industri Hijau di Kaltara, Jokowi: Siapkan SDM Mulai Sekarang!
-
Bareskrim Polri Tangkap Buronan Kasus Penipuan Investasi Program Suntuk Modal Alkes
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Murka ke Wasit Majed Al-Shamrani, Bojan Hodak: Kita Akan Lihat!
-
Warga Boyolali Gugat Gelar Pahlawan Soeharto, Gara-gara Ganti Rugi Waduk Kedungombo Belum Dibayar
-
Persib Bandung Gugur di AFC Champions League Meski Menang Tipis Lawan Ratchaburi FC
-
KPK akan Dalami Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Menag dari Ketum Hanura OSO
-
7 Fakta Viral Warga Sumsel di Kamboja, Mengaku Dijual dan Minta Pulang ke Palembang
Terkini
-
Presiden Prabowo Saksikan 11 MoU Senilai USD 38,4 M di Business Summit US-ABC
-
Cegah Pemborosan APBN, Pemerintah Mulai Groundcheck Data 11 Juta Peserta BPJS PBI yang Dinonaktifkan
-
ART Diduga Disiksa ASN BPK di Gunung Putri, Kapolres: Hari Ini Gelar Perkara Penetapan Tersangka
-
Tutup Masa Sidang, Puan Tegaskan Posisi RI di Board of Peace Harus Berlandaskan Politik Bebas Aktif
-
Kompolnas: Peluang AKBP Didik Dipecat Sangat Besar, Sidang Etik Uji Ketegasan Polri
-
Jejak Bandar E dan 'Nyanyian' Kasat: Bagaimana Narkoba Mengakar di Pucuk Pimpinan Polisi Bima Kota?
-
DPR Sahkan Kesimpulan Komisi III: MKMK Tak Berwenang Intervensi Pemilihan Adies Kadir Sebagai Hakim
-
Siap-siap! 100 Ton Kurma Bantuan Arab Saudi Segera Meluncur ke Masjid hingga Pesantren
-
Kasus Dugaan Gratifikasi Eks Bupati Kukar, KPK Tetapkan 3 Tersangka Korporasi
-
Patra M Zen Bongkar Kejanggalan Kasus OTM, Sebut Negara Justru Untung USD 524 Juta