Suara.com - Karantina mandiri di hotel bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) menjadi sorotan, sebabnya karena biaya mahal puluhan juta yang harus dikeluarkan. Berkaitan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah melakukan kajian.
Dasco tidak ingin biaya karantina yang mahal itu justru salah alamat diterapkan kepada masyarakat kalangan bawah. Di mana mereka merupakan para pekerja migran yang baru pulang ke tanah air.
"Saya pikir pemerintah harus mengkaji dan membuat terobosan-terobosan mengenai masalah komponen biaya karena kan tidak semua orang di Indonesia ini kaya. Ada yang kemudian mereka pulang dari luar negeri itu kan karena bekerja bukan jalan-jalan," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/12/2021).
Berbeda misalnya untuk pelaku perjalanan luar negeri yang memang pulang berlibur. Mereka dirasa mampu untuk melakukan karantina mandiri di hotel atau fasilitasn yang sudah ditentukan.
Menurut Dasco justru penerapan itu bisa menjadi subsidi silang dari masyarakatbyang mampu kepada mereka yang tidak mampu terkait dengan fasilitas karantina.
"Kebanyakan yang pulang dari luar negeri itu adalah yang kerja bukan yang jalan-jalan. Kalau yang jalan-jalan mungkin bisa dikasih biaya yang berbeda, lebih tinggi, supaya ada subsidi silang. Itu salah satu usul saya," ujar Dasco.
Luhut Geram
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengecam pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dari kalangan orang kaya dan mampu yang enggan melakukan karantina mandiri di hotel sesuai dengan aturan.
Hal itu disampaikan Luhut berdasarkan laporan yang diterimanya dari Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Baca Juga: Karantina Terpusat Gratis Hanya untuk Pekerja Migran, Pelajar dan Pegawai Pemerintah
"Kami tadi sudah minta kepada Polda Metro untuk melakukan razia di lapangan terbang Soekarno-Hatta, yang ternyata banyak yang memberikan sebaran video itu. Banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel padahal dia bisa. Tapi dia minta supaya dia dikarantina di Wisma Atlet karena gratis," katanya dalam konferensi pers PPKM secara daring di Jakarta, Senin.
Pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku perjalanan luar negeri tersebut. Ia tidak ingin ulah nakal PPLN itu menyebabkan penularan varian baru Covid-19, Omicron.
"Saya minta semua kita harus kerja sama. Semua rakyat Indonesia. Kita harus tunjukkan bahwa bangsa ini bisa kerja sebagai tim. Keadaan ini betul-betul memerlukan kerja sama kita semua," katanya.
Luhut juga memastikan kasus pasien yang terinfeksi Omicron hingga saat ini hanya ada di satu tempat, yakni di Wisma Atlet Jakarta.
Ada pun tiga warga negara asing di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), tidak terpapar Omicron, berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir.
"Dikonfirmasi berita yang di Manado tidak Omicron," kata Luhut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Klaim Pigai soal Papua Biarkan Mereka Merdeka, Benarkah?
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
Terkini
-
Wagub Babel Hellyana Resmi Jadi Tersangka Ijazah Palsu
-
Eksklusif! Jejak Mafia Tambang Emas Cigudeg: Dari Rayuan Hingga Dugaan Setoran ke Oknum Aparat
-
Gibran Bagi-bagi Kado Natal di Bitung, Ratusan Anak Riuh
-
Si Jago Merah Ngamuk di Grogol Petamburan, 100 Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api
-
Modus 'Orang Dalam' Korupsi BPJS, Komisi 25 Persen dari 340 Pasien Hantu
-
WFA Akhir Tahun, Jurus Sakti Urai Macet atau Kebijakan Salah Sasaran?
-
Kejati Jakarta Tetapkan 2 Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tersangka Tindak Pidana Klaim Fiktif JKK
-
Sempat Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK, Kasi Datun HSU Kini Pakai Rompi Oranye
-
Jadi Pemasok MBG, Perajin Tempe di Madiun Raup Omzet Jutaan Rupiah per Hari
-
Cegah Kematian Gajah Sumatera Akibat EEHV, Kemenhut Gandeng Vantara dari India