Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan sering mendengar keluhan masyarakat terkait sengketa tanah. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya untuk mempercepat penyelesaian urusan sertifikat agar masyarakat bisa mendapatkannya.
"Saya perintahkan ke Pak Menteri pada saat itu. Di atas heli; pak, yang milik masyarakat ini segera disertifikatkan dan berikan kepada mereka. Supaya nanti gak ada orang dari luar, entah dari Jakarta, tahu-tahu pegang hak guna usaha atau sertifikat hak milik," kata Jokowi saat menyerahkan 13.455 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa (21/12/2021).
Jokowi menuturkan dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah memberikan sekitar 25 juta sertifikat kepada masyarakat.
Sebanyak 41 juta sertifikat lainnya sudah jadi dan siap diberikan kepada masyarakat. Ia pun mengapresiasi pihak yang bekerja keras untuk mempercepat penyelesaian sertifikat tersebut.
"Saya terima kasih pada Kanwil BPN, Kantor BPN di kabupaten/kota yang saya dengar memang bekerja keras untuk menyelesaikan sertifikat. Jangan sampai ada yang urus sertifikat bertahun-tahun belum selesai, enggak ada. Sekarang ini sudah langsung berikan dan cepat," ucap Jokowi.
Selain itu, dia juga menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan target penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kalimantan Utara pada tahun 2022.
"Saya minta untuk 2022, Pak Menteri, di Provinsi Kalimantan Utara tolong bisa ditingkatkan 50 persen lagi, ditambah targetnya," papar dia.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku senang melihat masyarakat telah memegang sertifikat kepemilikan tanah.
"Ini adalah kepastian hukum hak atas tanah yang Bapak/Ibu miliki," katanya.
Baca Juga: CEK FAKTA: Jokowi Mengomentari Penampilan Pemilik Akun Facebook Alip ba ta, Benarkah?
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka