Suara.com - Hasil survei menunjukkan mayoritas pemilih PDI Perjuangan menyatakan memilih Ganjar Pranowo menjadi calon presiden 2024.
Menanggapi itu Wasekjen PDI Perjuangan Utut Adianto enggan berkomentar banyak.
Utut mengatakan sikapnya tegak lurus dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Kita ini sudah tegak lurus saja. Ibu ketua umum sudah mengeluarkan surat 11 Agustus 2021 untuk tidak berkomentar," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/12/2021).
Utut mengatakan PDI Perjuangan sendiri hingga kini belum menunjuk siapapun untuk dicalonkan pada Pilpres 2024.
Sementara itu terkait hasil survei sendiri, Utut tidak mempermasalahkan. Utut berujar hak semua orang untuk melakukan survei.
Terlepas dari survei, Utut menegaskan bahwa ia maupun partai tegak lurus dengan pilihan Megawati soal siapa calon presiden yang akan diusung PDI Perjuangan.
"Kalau nanti kita ibu menunjuk A kita akan all out A. Kalau ibu menunjuk B akan (all out)," ujar Utut.
Mayoritas Pemilih PDIP Inginkan Ganjar
Baca Juga: Kunjungi Lanud Iswahjudi, Ketua DPR Apresiasi Program Modernisasi Pesawat TNI AU
Sebelumnya pada survei Charta Politika menyebut pemilih partai besar menginginkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.
Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, mayoritas pemilih PDI Perjuanganmenginginkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 mencapai 60 persen.
"Bisa dikatakan mayoritas atau 60 persen pemilih PDI Perjuangan menyatakan memilih Ganjar Pranowo," ujar Yunarto dikutip dari Antara, Selasa (21/12/2021).
Sementara, di Partai Golkar Ganjar meraih angka 26,5 persen. Meskipun partai berlambang pohon beringin itu sudah mempunyai kandidat capres sendiri yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto yang hanya memperoleh 4,4 persen.
"Beberapa temuan menarik yaitu Ganjar Pranowo bersaing dengan pemilih PKB yang menyatakan memilih Anies Baswedan," ungkap Yunarto.
Yunarto melanjutkan, di PKB Ganjar memimpin perolehan persentase 31 persen. Disusul Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan angka 26 persen dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa sebanyak 13 persen.
Berita Terkait
-
Varian Omicron Belum Ditemukan di Jateng, Ganjar: Kita Mesti Waspada
-
Kunjungi Lanud Iswahjudi, Ketua DPR Apresiasi Program Modernisasi Pesawat TNI AU
-
PDIP Angkat Bicara Soal Baliho Puan Di Area Erupsi Gunung Semeru
-
Baliho Puan di Lokasi Erupsi Semeru, Politisi PDIP: Semoga Rakyat Makin Teduh Hatinya
-
Vaksin Ditemani Gubernur Ganjar, Siswa dan Siswi Ini Grogi
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting