Suara.com - Rumah Susun Sederhana Sewa Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis sudah terisi 1.852 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang melaksanakan karantina usai pulang ke Tanah Air dari luar negeri.
Hal itu diungkapkan Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian dalam keterangannya pada Kamis (23/12/2021), hari ini.
"1.852 orang, terdiri dari 912 pria dan 940 wanita," ujar Aris seperti dilaporkan Antara, Kamis.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan Rumah Susun (Rusun) Nagrak sebagai lokasi karantina Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri selama 10 hari, setelah Pemerintah Pusat mengisolasi Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran sebagai antisipasi penularan baru dari temuan kasus pertama COVID-19 varian Omicron.
"Kami pastikan semua persiapan tempat-tempat karantina, seperti sebelumnya, juga menyiapkan rumah sakit, berbagai fasilitasnya, tenaga kesehatan, tempat tidur, tempat karantina semua sudah disediakan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan Rusun Nagrak akan disiapkan beberapa tower untuk antisipasi pasien jika di Wisma Atlet dan Rusun Pasar Rumput penuh.
“Rusun Nagrak itu ada 3.500 tempat tidur. Itu per Senin (20/12) bisa dioperasionalkan,” ujar Suharyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, 14 Desember lalu.
Kondisi Rusun Nagrak saat ini dijaga oleh petugas keamanan dan tidak terbuka untuk kunjungan. Namun, menurut informasi yang dihimpun ANTARA, di setiap kamar sudah ada kasur dan perlengkapan untuk isolasi, termasuk juga tenaga kesehatan (nakes)-nya sejak tiga hari yang lalu.
Saat dikonfirmasi terkait jumlah nakes yang bertugas, Aris menyarankan awak media untuk mendatangi langsung lokasi Rusun Nagrak atau ke Kodam Jaya, sebab dirinya hanya bisa membagikan data jumlah pasien saja. (Antara)
Baca Juga: CDC Akan Segera Pangkas Waktu Karantina Covid-19, Jadi Berapa Lama?
Berita Terkait
-
CDC Akan Segera Pangkas Waktu Karantina Covid-19, Jadi Berapa Lama?
-
Pekerja Migran Asal Bantul Sempat Dikarantina di Wisma Atlet, Dinkes Bakal Swab Ulang
-
Soal Kicauan Susi ke Luhut, Sudjiwo Tedjo: Karena Masyarakat adalah Komisaris Negeri Ini
-
Tarif Karantina di Hotel Disebut Mahal, PHRI: Justru Tidak Menguntungkan Secara Bisnis
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Geger Mobil Dinas Rp8,5 M, Golkar "Semprot" Gubernur Kaltim: Ukur Kondisi Rakyat
-
Kecewa Tak Ditemui Kapolri, BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
-
Diskon Besar hingga Transportasi Gratis! Ini Fasilitas Mudik ke Jakarta yang Ditawarkan Pemprov DKI
-
Amnesty International Anggap Tuntutan Jaksa Terhadap Delpedro Cs Sebagai Operasi Pembungkaman Kritik
-
Anies Baswedan Soroti Keberhasilan Gerakan Rakyat di Ultah Pertama: Bukan Sekadar Papan Nama!
-
Heboh Keluhan Warga Diwajibkan Bayar Infaq Lewat BAZNAS DKI, Pramono: Tak Boleh Ada Pemaksaan!
-
Angka Perkawinan Anak Turun ke 5,9 Persen, Pemerintah Soroti 380 Ribu Nikah Tak Tercatat