Klaim Serius Revisi UU ITE, Mahfud Sebut Presiden Jokowi Mau Hapus Pasal-pasal Karet

Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengirimkan Surat Presiden ke DPR RI soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Surpres itu berisikan permintaan Jokowi kepada DPR RI untuk membahas RUU ITE.

Mahfud menyebut kalau surat itu diteken Jokowi pada 16 Desember 2021.  Ia menyebut kalau hal tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam revisi UU ITE.

"Saya katakan serius, karena pemerintah dalam surat Presiden bernomor R58/presiden/12/2021 telah mengirim surat presiden atau surpres kepada DPR," kata Mahfud dalam keterangannya, Jumat (24/12/2021).

Mahfud bercerita kalau Jokowi pernah menyampaikan pesan ketika membuka Rapimnas TNI dan Polri pada 15 Februari 2020. Kala itu Jokowi memberikan pesan kepada Polri untuk menghilangkan kecurigaan-kecurigaan tentang penerapan Undang Undang ITE.

Pesan Jokowi tersebut disampaikan berdasarkan isu-isu yang beredar di tengah masyarakat.

"Sehingga ada yang menyatakan undang-undang ini diskriminatif, undang-undang ini memuat pasal-pasal karet yang bisa digunakan sesukanya. Presiden minta hilangkan diskriminasi itu, hilangkan kalimat-kalimat yang bisa ditafsirkan sebagai pasal karet," tuturnya.

Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan dua hal pada saat itu. Pertama memerintahkan Kapolri untuk membuat kriteria kasus yang seperti apa yang boleh diproses terkait UU ITE. Sementara perintah kedua Jokowi kepada Mahfud untuk melakukan kajian terhadap isi dari UU ITE.

"Kaji apakah ada isi undang-undang itu yang substansinya memang bisa menjadi diskriminatif. Apakah ada yang bernuansa pasal karet, lakukan studi dan kalau ditemukan lakukan revisi," ujarnya. 

Baca Juga: Ajukan Revisi Pasal UU ITE, Jokowi Sudah Kirim Surpres ke DPR Pekan Lalu