Suara.com - Pinjaman dana Rp1,2 triliun yang diberikan Bank DKI kepada PT Pembangunan Jaya Ancol menuai polemik. Komisi B DPRD DKI Jakarta pun memanggil kedua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu hari ini, Selasa (28/12/2021).
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan pemanggilan kepada Ancol dan Bank DKI dilakukan dalam rapat kerja akhir tahun. Namun, ia menyebut agenda ini tak khusus meminta keterangan soal peminjaman uang itu.
"Sebenarnya agendanya untuk evaluasi akhir tahun, karena tahun depan mau ngapain ancol gitu kan. Ya kalau ada yang bisa ditanyakan ya sekalian (pinjaman Rp1,2 triliun) gitu. Tidak khusus untuk agenda itu saja," ujar Aziz saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa
Dalam agenda yang diterima, Komisi B memanggil kedua BUMD itu secara bersamaan. Aziz menyebut hal itu tidak dilakukan secara sengaja untuk menanyakan perihal pinjaman.
"Kan memang biasanya kalau kami manggil itu dua BUMD begitu," ucapnya.
Politisi PKS ini menyebut beberapa hal yang akan ditanyakan oleh Komisi mencakup banyak hal. Mulai dari evaluasi akhir tahun, program ke depan, persiapan lintasan Formula E, hingga rencana reklamasi.
"Lebih ke arah evaluasi akhir tahun dan tahun depan mereka mau ngapain. Karena kan ancol jadi lokasi Formula E, apa persiapannya? Kita harus tahu," pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank DKI menyalurkan kredit senilai Rp1,2 triliun kepada Pembangunan Jaya Ancol. Dana tersebut bakal dipakai untuk beragam keperluan seperti operasional hingga pengembangan sarana di tempat wisata itu.
Penandatanganan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Pembangunan Jaya Ancol, Teuku Sahir Syahali, dengan Direktur Keuangan Bank DKI, Romy Wijayanto di Candi Bentar Ancol, Jakarta Utara, Senin (20/12/2021).
Baca Juga: Ancol-Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Wujudkan Kawasan Wisata Bebas Emisi
Sedangkan untuk penandatanganan nota kesepahaman layanan pemasaran digital dilakukan oleh Direktur Pembangunan Jaya Ancol, Febrina Intan dengan Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi.
Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy menjelaskan bahwa penyaluran kredit tersebut terdiri dari kredit modal kerja sebesar Rp389 miliar untuk kegiatan operasional Ancol. Pasalnya tempat rekreasi itu sudah mulai kembali melaksanakan aktivitas bisnisnya seiring dengan relaksasi pembatasan sosial di DKI Jakarta.
Lalu, kredit sebesar Rp 516 miliar untuk refinancing PUB II Obligasi Tahap II Ancol. Fidri menjelaskan, penyaluran kredit senilai Rp 1,24 triliun ini dilakukan secara bertahap.
"Ke depannya Bank DKI akan menyalurkan kredit sebesar Rp334 miliar untuk pembiayaan investasi rutin, pemeliharaan serta pengembangan aset Pembangunan Jaya Ancol ujar Fidri kepada wartawan, Senin (20/12/2021).
Selain penyaluran kredit, pihaknya bersama Ancol juga melakukan kolaborasi kerja sama pemasaran tiket rekreasi Taman Impian Jaya Ancol. Di antaranya adalah pemasaran unit rekreasi, kerjasama penjualan tiket, dan pengembangan mekanisme pembayaran digital.
"Serta pembuatan gerobak reseller Ancol," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah