Suara.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana penghapusan Bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite untuk saat ini. Pemerintah diminta perhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang baru ingin beranjak bangkit karena pandemi Covid-19.
"Wacana penghapusan BBM jenis Pertalite perlu melakukan kajian yang mendalam terutama dalam hal dampak ekomomi terhadap masyarakat menengah bawah," kata Ketua DPP PAN Saleh Daulay di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis (30/12/2021).
Menurutnya, pemerintah jangan sampai yang baru akan bangkit ekonominya karena pandemi justru dipersulit dengan dihapusnya BBM bersubsidi seperti pertalite.
"Jangan sampai masyarakat yang baru bangkit dari pandemi dipersulit dengan kebutuhan untuk membeli BBM yang lebih mahal harganya tanpa subsidi," ungkapnya.
Dengan dihapusnya BBM pertalite, Saleh mengatakan, justru akan berimplikasi pada harga-harga kebutuhan masyarakat. Nantinya dikhawatirkan harga-harga kebutuhan pokok akan melambung tinggi.
"PAN menyarankan agar wacana penghapusan Pertalite oleh Pertamina ditunda hingga kondisi perekonomian masyarakat lebih stabil dan meningkat," tuturnya.
Dalih Pemerintah
BBM jenis pertalite dan premium dipastikan akan segera sulit ditemukan di sejumlah SPBU. Hal ini menyusul usaha pemerintah yang mengklaim ingin memperbaiki kondisi lingkungan dengan mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan, yakni menggunakan BBM RON tinggi.
Untuk informasi, RON pertalite adalah 90 dan premuim berada di nilai 88.
Baca Juga: Mangku Pastika Ajak Pelaku Pariwisata Bali Tidak Lagi Saling Menyalahkan
Dengan alasan ini, pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan dan menggantikan pertalite dengan BBM dengan kualitas lebih baik.
"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih dalam keterangannya pada Kamis (23/12/2021).
Ia menyebut, proses shifting Pertalite ke Pertamax sudah masuk dalam bahasan berbagai pihak guna tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Sehingga kami juga mencermati volume Pertalite yang harus disediakan untuk masyarakat," kata Soerja.
Sebelumnya, ia juga mengatakan, Indonesia saat ini memasuki masa transisi dari BBM dengan RON rendah menjadi ramah lingkungan.
"Kami memasuki masa transisi di mana Premium (RON 88) akan digantikan dengan Pertalite (RON 90), sebelum akhirnya kita akan menggunakan BBM yang ramah lingkungan," imbi dia.
Soerja menginformasikan, Premium RON 88, saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja. Volume yang digunakan pun sangat kecil. Kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik, menjadi salah satu penyebabnya.
Berita Terkait
-
SPBU di Biduk-biduk Berau Minta Tambahan Kuota Solar dan Pertalite: Nelayan Mau Melaut
-
Wacana Hapus Premium, YLKI: Kendaraan di Jakarta Memang Harusnya Pakai Pertamax
-
Kurangi Polusi Udara, YLKI: Kendaraan di DKI Harusnya Tak Pakai BBM Premium
-
Hits: Pemain Timnas RI Cuma DIkasih Nasi Kotak Hingga Pandemi Terburuk Telah Berakhir
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Nur Alam Masuk PSI Meski Berstatus Bebas Bersyarat, KPK Ingatkan Parpol Utamakan Rekam Jejak Kader
-
Kondisi Selat Hormuz Terkini Setelah AS - Iran Damai
-
Jangan Salahkan Rakyat! Ekonom Sebut Tata Kelola Pemerintah Jadi Biang Kerok Daya Beli Lesu
-
PDIP Tegaskan Jadi Penyeimbang Pemerintah: Bukan Abu-abu, Tapi Teman yang Jujur
-
Kabel Menjuntai Renggut Nyawa Siswi SMAN 6 Jakarta, Pramono Turun Tangan
-
Ketua DPR Iran ke AS: Jangan Minta Hal Berlebihan, Kami Tak Ragu Menghancurkan
-
Giliran Kelompok Tani Geruduk Patung Kuda, Suarakan Pengaruh MBG Hingga Reforma Agraria
-
Alasan KPK Belum Periksa Anggota Pansus Haji Diduga Terima 1 Juta Dolar AS
-
Pagar Masih dari Bambu, Gibran Janjikan Revitalisasi Sekolah untuk Wilayah 3T
-
Jakarta Ramai Unjuk Rasa, Pramono Ingatkan Massa Peserta Aksi: Jangan Sentuh Fasilitas Umum