Suara.com - Pemprov DKI Jakarta baru saja melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Senin (3/1/2022) kemarin. Namun, kegiatan belajar mengajar itu diminta batal jika varian baru virus corona, omicron kembali meluas.
Hal ini menjadi permintaan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). IDAI menyebut berdasarkan pengalaman tahun lalu, angka penularan Covid-19 akan meroket setelah libur natal dan tahun baru. Karena itu, akan berbahaya jika tetap menggelar PTM 100 persen apalagi ada penyebaran omicron.
Menanggapi hal ini, Kepala Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Taga Radja Gah sepakat dengan rekomendasi dari IDAI. Ia mengatakan memang pihaknya selalu melakukan penutupan sekolah jika ditemukan kasus Covid-19.
"Ini pernah terjadi juga di PTM sebelumnya. Ketika kita menggelar PTM, lalu kondisinya membahayakan, sangat masif pergerakan wabahnya, pergerakan klaster baru, maka segera pak Gubernur menutup. Jadi, kalau itu, ya setuju dengan IDAI bahwa jika ada hal yang membahayakan," kata Taga kepada wartawan, Selasa (4/1/2022).
Untuk saat ini, pemerintah mengizinkan PTM 100 persen karena pandemi masih terkendali meski ada temuan omicron.
Ia menyebut sudah saatnya siswa mendapatkan pembelajaran langsung yang dinilai lebih efektif ketimbang online.
"Tetap, kita enggak ada berniat membahayakan masyarakat. Justru, kita ini kan ditengah keresahan, nih. Kalau kita tidak segera menerapkan PTM 100 persen, sampai kapan lost learning itu akan berlangsung?" ujar dia.
Meski sudah dibuka 100 persen, jika masih ada masyarakat, khususnya orang tua siswa yang masih mengkhawatirkan penularan Covid-19, mereka bisa meminta untuk mendapat pembelajaran jarak jauh.
"Kita ambil tengah tengah. Jika ada yang khawatir, boleh saja masyarakat dateng ke sekolah, sampaikan kalau ingi pembelajaran jarak jauh. Jadi, enggak masalah," pungkasnya.
Baca Juga: Suara Serak dan Tenggorokan Gatal, Waspadai Gejala Varian Omicron
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu