Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, Indonesia tidak lagi menggunakan pendekatan militer ke Papua, namun Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan yang komprehensif.
Moeldoko menuturkan sejak awal, Pemerintah Indonesia memahami dan menyadari bahwa isu Papua tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan militer.
"Pendekatan komprehensif jauh lebih dikedepankan, karena masalah pendidikan, masalah kesehatan dan kemiskinan harus kita selesaikan dan ini penting bagi Indonesia," ujar Moeldoko saat bertemu dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Kevin Burnett, di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (4/01/2021).
Karena itu, kata Moeldoko, baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang isinya adalah percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang programnya dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Namun, Moeldoko tidak memungkiri adanya fenomena baru yang berkembang di Papua karena kelompok bersenjata mulai menyerang fasilitas umum seperti sekolah dan bahkan menargetkan penyerangan terhadap guru dan para dokter.
Ia pun mengatakan bahwa Ini persoalan yang tidak bisa diabaikan.
Walaupun begitu, pemerintah Indonesia kata dia mengirimkan tentara ke Papua untuk membantu pihak kepolisian, bukan untuk tujuan operasi militer.
Moeldoko menegaskan bahwa operasi militer yang dilakukan di Papua adalah untuk pengamanan perbatasan.
"Sewaktu saya masih menjabat sebagai Panglima TNI, doktrin saya kepada prajurit saya adalah bahwa tentara yang akan berangkat ke Papua harus menaruh cangkul di depan, senjata dikalungkan belakang. Itu artinya pendekatan kesejahteraan adalah nomor satu," tutur mantan Panglima TNI tersebut.
Baca Juga: Masalah Papua, Maruf Amin: Mau Garuk yang Gatal Harus Tahu Mana yang Gatal
Maknanya, kedatangan prajurit harus bisa mengubah situasi sulit jadi mudah dan miskin menjadi sejahtera.
Para tentara, kata Moeldoko, juga diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan bantuan kesehatan bagi warga Papua.
Sementara itu, Kevin Burnett ditunjuk menjadi Dubes Selandia Baru untuk Indonesia sejak September 2021.
Sebelum menjabat menjadi dubes, Kevin merupakan seorang perwira angkatan militer Selandia Baru selama 35 tahun.
"Penjelasan dari Bapak Moeldoko sangat berguna dan kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam menangani isu Papua. Saya pun ingin mengunjungi Papua secara langsung dan berdialog dengan orang-orang di sana," kata Kevin.
Hubungan bilateral antara Indonesia dan Selandia Baru pun semakin menguat setelah kedua negara menandatangani Joint Ministerial Commission (JMC) ke-9 pada Juli 2020.
Dalam dokumen yang ditandatangani tersebut, kedua negara menyepakati 45 butir Plan of Action yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kerja sama dalam lima tahun ke depan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi