Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, Indonesia tidak lagi menggunakan pendekatan militer ke Papua, namun Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan yang komprehensif.
Moeldoko menuturkan sejak awal, Pemerintah Indonesia memahami dan menyadari bahwa isu Papua tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan militer.
"Pendekatan komprehensif jauh lebih dikedepankan, karena masalah pendidikan, masalah kesehatan dan kemiskinan harus kita selesaikan dan ini penting bagi Indonesia," ujar Moeldoko saat bertemu dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Kevin Burnett, di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (4/01/2021).
Karena itu, kata Moeldoko, baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang isinya adalah percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang programnya dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Namun, Moeldoko tidak memungkiri adanya fenomena baru yang berkembang di Papua karena kelompok bersenjata mulai menyerang fasilitas umum seperti sekolah dan bahkan menargetkan penyerangan terhadap guru dan para dokter.
Ia pun mengatakan bahwa Ini persoalan yang tidak bisa diabaikan.
Walaupun begitu, pemerintah Indonesia kata dia mengirimkan tentara ke Papua untuk membantu pihak kepolisian, bukan untuk tujuan operasi militer.
Moeldoko menegaskan bahwa operasi militer yang dilakukan di Papua adalah untuk pengamanan perbatasan.
"Sewaktu saya masih menjabat sebagai Panglima TNI, doktrin saya kepada prajurit saya adalah bahwa tentara yang akan berangkat ke Papua harus menaruh cangkul di depan, senjata dikalungkan belakang. Itu artinya pendekatan kesejahteraan adalah nomor satu," tutur mantan Panglima TNI tersebut.
Baca Juga: Masalah Papua, Maruf Amin: Mau Garuk yang Gatal Harus Tahu Mana yang Gatal
Maknanya, kedatangan prajurit harus bisa mengubah situasi sulit jadi mudah dan miskin menjadi sejahtera.
Para tentara, kata Moeldoko, juga diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan bantuan kesehatan bagi warga Papua.
Sementara itu, Kevin Burnett ditunjuk menjadi Dubes Selandia Baru untuk Indonesia sejak September 2021.
Sebelum menjabat menjadi dubes, Kevin merupakan seorang perwira angkatan militer Selandia Baru selama 35 tahun.
"Penjelasan dari Bapak Moeldoko sangat berguna dan kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam menangani isu Papua. Saya pun ingin mengunjungi Papua secara langsung dan berdialog dengan orang-orang di sana," kata Kevin.
Hubungan bilateral antara Indonesia dan Selandia Baru pun semakin menguat setelah kedua negara menandatangani Joint Ministerial Commission (JMC) ke-9 pada Juli 2020.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
Terkini
-
Nota Perlawanan Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Ditolak, Nadiem Makarim: Saya Kecewa
-
Gaji ASN Pemprov Gorontalo Macet, Gubernur Gusnar Ismail Sampaikan Permohonan Maaf
-
Terjebak Tiga Hari di Tengah Ancaman OPM, 18 Karyawan Freeport Dievakuasi TNI
-
Usai Resmikan Sekolah Rakyat, Prabowo Lanjutkan Kunjungan ke Balikpapan dan IKN
-
Indonesia Dilanda 2.139 Bencana di 2025: Didominasi Banjir dan Tanah Longsor
-
Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Bukan Salah Orang Tuamu, Memang Negara Belum Mampu Beri Terbaik
-
Rismon Desak Klarifikasi Jujur Usai Eggi Sudjana Disebut Minta Maaf dan Rangkul Jokowi di Solo
-
Bivitri Susanti Nilai Pilkada Tidak Langsung Berisiko Membuat Pemimpin Abai ke Rakyat
-
Fakta di Balik Siswa Sekolah Rakyat: 67 Persen dari Keluarga Berpenghasilan di Bawah Rp1 Juta
-
Pelapor Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dipanggil Polda, Laporan Eggi Sudjana Dicabut?