Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pembangunan Papua harus tepat sasaran. Pemerintah harus melakukan komunikasi agar mengetahui apa sesungguhnya masalah yang terjadi di sana.
Maruf Amin tidak ingin pembangunan dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Saya menyebutnya, kalau Papua itu kita ini mau menggaruk sesuatu yang gatal, karena itu kita harus tahu yang gatal yang mana. Jangan yang gatal di mana yang digaruk di mana," kata Maruf Amin ketika menghadiri acara Deddy Corbuzier Podcast yang ditayangkan, Selasa (4/11/2022).
Maruf Amin ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Provinsi Papua Barat.
Tim tersebut dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Pembangunan kesejahteraan Papua menjadi concern utama Maruf Amin dalam program itu.
Mengenai keamanan, menurut Maruf Amin, pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah bukan dimaksudkan untuk memerangi warga Papua. Pendekatan keamanan dilakukan untuk melindungi masyarakat dan terjamin keamanannya.
"Pendekatan keamananan juga kita kan bukan ingin memerangi mereka tapi justru ingin melindungi masyarakat supaya mereka tidak terganggu keamanannya," ujarnya.
Maruf Amin menyebut warga Papua membutuhkan pendidikan, pelayanan kesehatan hingga infrastruktur.
Baca Juga: Kebiasaan Wapres Maruf Amin Dibongkar Deddy Corbuzier, Hobi Makan Kerupuk
Maruf Amin mengatakan pemerintah sedang berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk melakukan pemberdayaan.
"Hilangkan kemiskinan terutama yang ekstrem itu terus kita lakukan bersama dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh non pemerintahan terutama tokoh adat, tokoh agama, tokoh akademisi, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kita lakukan dialog."
Berita Terkait
-
Bappenas Luncurkan RAPPP 20252029, Babak Baru Percepatan Pembangunan Papua
-
Geger PBNU: Klaim Restu Ma'ruf Amin Dibantah Keras Keluarga, Siapa yang Sah?
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Jabat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Wamendagri Ribka Siap Kawal Program Pembangunan
-
Percepat Pembangunan Papua, Prabowo Dorong Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Komite Eksekutif
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung