Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pembangunan Papua harus tepat sasaran. Pemerintah harus melakukan komunikasi agar mengetahui apa sesungguhnya masalah yang terjadi di sana.
Maruf Amin tidak ingin pembangunan dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Saya menyebutnya, kalau Papua itu kita ini mau menggaruk sesuatu yang gatal, karena itu kita harus tahu yang gatal yang mana. Jangan yang gatal di mana yang digaruk di mana," kata Maruf Amin ketika menghadiri acara Deddy Corbuzier Podcast yang ditayangkan, Selasa (4/11/2022).
Maruf Amin ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Provinsi Papua Barat.
Tim tersebut dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Pembangunan kesejahteraan Papua menjadi concern utama Maruf Amin dalam program itu.
Mengenai keamanan, menurut Maruf Amin, pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah bukan dimaksudkan untuk memerangi warga Papua. Pendekatan keamanan dilakukan untuk melindungi masyarakat dan terjamin keamanannya.
"Pendekatan keamananan juga kita kan bukan ingin memerangi mereka tapi justru ingin melindungi masyarakat supaya mereka tidak terganggu keamanannya," ujarnya.
Maruf Amin menyebut warga Papua membutuhkan pendidikan, pelayanan kesehatan hingga infrastruktur.
Baca Juga: Kebiasaan Wapres Maruf Amin Dibongkar Deddy Corbuzier, Hobi Makan Kerupuk
Maruf Amin mengatakan pemerintah sedang berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk melakukan pemberdayaan.
"Hilangkan kemiskinan terutama yang ekstrem itu terus kita lakukan bersama dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh non pemerintahan terutama tokoh adat, tokoh agama, tokoh akademisi, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kita lakukan dialog."
Berita Terkait
-
Momen Tiga Presiden Bersatu di Istana, Bahas Stabilitas dan Isu Global
-
Ma'ruf Amin: Jujur, Ekonomi Syariah Belum Jadi Budaya
-
Ma'ruf Amin Respons Menkeu Purbaya soal Mahalnya Bank Syariah
-
Darurat Kemanusiaan: Rumah Solidaritas Papua Desak Presiden Segera Laksanakan Rekomendasi DPD RI
-
Sikap PKB Usai Kiai Ma'ruf Amin Pilih Jalan Uzlah
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga
-
Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional
-
Tragedi Kereta Bekasi Tewaskan 16 Orang, Korlantas Bongkar Fakta Baru, Ada Tersangka?
-
Wapres Gibran Kecam Keras Pelecehan Seksual Puluhan Santriwati di Pati
-
PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai