Suara.com - Sejumlah harga komoditi pangan di Jakarta mengalami kenaikan. Di antaranya seperti minyak goreng, cabe rawit merah, dan telur di awal tahun baru.
Berdasarkan data panel harga pangan Kementerian Pertanian per 3 Januari 2022, harga cabai rawit merah rata-rata di nasional dibandrol Rp85 ribu per kg.
Sementara harga minyak goreng kemasan sederhana per 3 Januari 2022 rata-rata berada di kisaran Rp 19 ribu per liter di seluruh provinsi Indonesia.
Harga telur dengan rata-rata secara nasional berada di harga Rp 30 ribu per kg. Kenaikan harga telur juga mulai terjadi pada pertengahan Desember 2021 atau menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022.
Menanggapi masalah ini, Komisi B DPRD DKI Jakarta bakal memanggil sejumlah pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI terkait bidang pangan. Di antaranya adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta, Dharma Jaya, Food Station dan Pasar Jaya.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan masalah kenaikan harga pangan ini perlu disikapi serius. Ia berharap pemerintah memiliki solusi untuk mengatasi hal ini.
"Kenaikan harga telur, cabai, (minyak goreng) ini bagaimana antisipasi pemda ke depannya seperti apa. Apakah akan ada operasi pasar kalau tidak alternatifya apa? besok kita akan gali," ujar Aziz di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/1/2022).
Aziz menyebut rapat akan dilakukan pada Kamis (6/1/2022) besok pukul 10.00 WIB. Rencananya agenda besok juga termasuk rapat tentang evaluasi kerja tahun lalu dan rencana tahun ini.
Pihaknya juga belum berencana merekomendasikan pemberian subsidi kepada bahan komoditi yang naik itu. Menurutnya subsidi akan mencakup untuk jangka panjang dan untuk jangka pendeknya dengan menggelar operasi pasar.
Baca Juga: Harga Minyak Goreng Meroket, Inflasi Terkerek Naik
"Karena begini, ini banyak kaitannya dengan penyimpanan atau cold storage untuk barang barang yang memang fluktuatif," tuturnya.
Karena itu, besok pihaknya akan mempertanyakan terkait ketersediaan bahan pokok yang dimiliki oleh Dinas dan BUMD DKI bidang pangan itu.
"Kita akan cek apakah di sana stocknya cukup untuk barang barang yang memang fluktuatif harganya, kita akan cek apakah di sana stocknya cukup untuk melaksanakan operasi pasar, itu perlu kita tanya," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian