Suara.com - Sebagian peneliti honorer akan kehilangan pekerjaan setelah Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut "dalam upaya mengkonsolidasikan lembaga riset mengandung beberapa konsekuensi-konsekuensi, di situ sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan. Tetapi bukan untuk menihilkan lembaga-lembaga itu."
Peleburan lembaga riset ke dalam BRIN, menurut dia, untuk memperkuat penelitian agar seluruh aspek kehidupan bangsa bisa lebih dikembangkan.
"Bisa kembangkan jauh lebih profesional jauh lebih baik dalam membawa keberdikarian dalam perekonomian kita," katanya.
Ia mengatakan akan terus berkomunikasi dengan Fraksi PDI Perjuangan di DPR untuk meminta agar BRIN tetap mengedepankan dialog dalam segala urusannya, terutama soal riset dan inovasi.
"Agar BRIN mensosialisasikan berbagai rencana-rencana strategis melalui kegiatan riset dan inovasi itu. tanpa riset dan inovasi tanpa ilmu pengetahuan nonsense kita bisa menjadi bangsa yang besar," tuturnya.
Hasto meminta semua pihak untuk melihat desain pendirian BRIN. BRIN ada untuk mendorong agar Indonesia berdikari terutama dalam perekonomian, katanya.
Tenaga honorer
Kontrak kerja 113 tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tidak berlanjut setelah Lembaga Biologi Molekuler Eijkman bergabung ke BRIN.
Baca Juga: Sebut Hoaks Megawati Meninggal Tak Bermoral, PDIP Siapkan Langkah Hukum
"Ada 113 tenaga honorer dan PPNPN, di antaranya 71 tenaga honorer peneliti," kata pelaksana tugas Kepala Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman BRIN Wien Kusharyoto, Senin (3/1/2022).
Kontrak kerja mereka sebagai tenaga honorer dan PPNPN per 31 Desember 2021. Sementara itu, sebanyak tenaga ASN peneliti dari Eijkman yang bergabung ke BRIN berjumlah 17 orang.
Selanjutnya Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang bergabung ke BRIN berganti nama menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman.
Wien menuturkan bagi yang sudah bergelar S3 telah diseleksi dan diterima sebagai calon aparatur sipil negara sebanyak dua orang dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak satu orang.
Wien mengatakan syarat diterima di BRIN sebagai ASN atau PPPK adalah jika sudah meraih gelar pendidikan S3.
Sementara, mereka yang masih bergelar S1 atau S2 dapat mendaftarkan ke universitas sebagai mahasiswa S2 atau S3 berbasis riset (by research), sehingga sebagai mahasiswa aktif mereka dapat direkrut sebagai asisten riset, dengan riset dan biaya kuliah ditanggung BRIN.
Berita Terkait
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Setahun Jadi Penyeimbang Pemerintahan Prabowo, Apa Saja yang Disorot PDI Perjuangan?
-
Hari Santri 2025, Sekjen PDIP Soroti Kiprah Bung Karno dalam Gerakan Dunia Islam
-
Pesan Megawati di Hari Santri 2025 yang Menggetarkan Nasionalisme
-
Gelorakan Resolusi Jihad, Hasto Ungkap 3 Pesan Penting Megawati di Hari Santri 2025
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui