Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf telah menetapkan susunan kepengurusan masa khidmat 2022-2027 yang diumumkan pada Rabu (12/1/2022).
Ia mengemukakan, kader yang masuk dalam kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinannya berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aktifis, kiai hingga politisi.
"Postur dari susunan pengurus ini mencerminkan realitas multipolar yang ada di dalam lingkungan kita, baik dari segi kedaerahan, dari segi gender, maupun dari segi orientasi politik," ujar Yahya dalam jumpa pers, Rabu (12/1/2022).
Dari nama susunan kepengurusan tersebut, terdapat nama -nama kader partai dan juga kepala daerah.
Seperti Mardani H Maming ditunjuk sebagai Bendahara Umum PBNU yang merupakan kader PDI Perjuangan. Kemudian Nusron Wahid, kader Partai Golkar yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum PBNU.
Sementara kader PBNU dan Politisi PKB yang juga Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menjabat sebagai ketua bidang.
Kemudian Wali Kota Pasuruan Syaifullah Yusuf atau yang biasa disapa Gus Ipul ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU.
Yahya menjelaskan alasan penunjukkan dari kalangan politisi karena ingin mengambil jarak secara sama, setara, dengan berbagai sudut kepentingan politik yang ada di sekitar.
"Itu kami lakukan dengan cara mengakomodasi elemen-elemen kepentingan dari berbagai macam sudut politik itu supaya di dalam kepengurusan nanti bisa satu sama lain saling mengontrol untuk menjaga agar jarak Nahdlatul Ulama dengan berbagai pihak poltiik tetap sama satu dengan lain," katanya.
Baca Juga: Gus Yahya Umumkan Kepengurusan Baru, Wapres Maruf Amin dan Said Aqil Jadi Mustasyar PBNU
Sebelumnya, Yahya menuturkan susunan kepengurusan di PBNU di masa kepemimpinannya lebih 'gemuk' dari biasanya. Alasannya, NU memiliki konstituensi yang sangat luas.
"Banyak disebut dalam hasil survei, bahwa seluruh warga NU atau mereka yang mengaku NU kurang lebih separuh dari populasi muslim di Indonesia. Kami berkepentingan menjangkau seluas-luasnya, menjangkau sedapat-sedapatnya seluruh konstituensi yang sangat luas itu sehingga kami membutuhkan personel yang cukup banyak untuk melakukannya," katanya.
Berikut ini daftar pengurus PBNU periode 2022-2027.
Mustasyar PBNU
- KH Ahmad Mustofa Bisri (Ketua)
- KH Ma'ruf Amin
- KH Nurul Huda jazuli
- KH Dimyati Rois
- Habib Lutfi bin Yahya
- AGH Baharudin HS
- Hj Nafisah Sahal Mahfud
- Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid
- Hj Mahfudoh
- Habib Zein bin Umar bin Smith
- KH Said Aqil Siradj
- AGH Abdur Rahim Assegaf
Syuriah
- KH Miftachul Akhyar (Rais Aam)
- Wakil Rais Aam :K.H Afifudin Muhadjir
- Wakil Rais Aam : Anwar Iskandar
Rais
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
Terkini
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo
-
Setyo Budiyanto Jelaskan Alasan KPK Ubah Aturan Gratifikasi: Nilai Rupiah Harus Disesuaikan
-
Penuhi Kebutuhan Korban Banjir di Pemalang, Kemensos Dirikan Dapur Umum dan Distribusi Bantuan