Suara.com - Menurunkan angka stunting alias anak lahir kerdil dan pendek menjadi salah satu program kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan, Jokowi dikatakan akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp 50 triliun untuk program percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.
"Presiden sangat concern dengan stunting. Karena itu mari kita bersama-sama turunkan angka stunting di Indonesia sesuai fungsi dan perannya masing-masing," kata Kepala Staf Khusus Presiden (KSP) Moeldoko usai rapat terbatas di Istana Negara, Rabu (12/1/2022).
Moeldoko bilang dalam rapat tersebut, Jokowi minta program penurunan stunting dijalankan dengan fokus dan tepat sasaran, bukan sekadar seremonial dengan bagi-bagi Pemberian Makanan Tambahan (PTM) dan gizi yang selalu dilakukan pada akhir tahun.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, laju penurunan stunting per tahun minimal 3 persen. Ini butuh langkah yang fokus, tepat sasaran, dan terpadu, bukan seremonial untuk menghabiskan anggaran seperti sebelum-sebelumnya," katanya.
Moeldoko juga menyampaikan, program percepatan penurunan stunting akan dilakukan secara terpadu, yakni di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan BKKBN, dengan anggaran belanja sebesar Rp 50 triliun.
"Langkah ini diambil karena sebelumnya percepatan penurunan stunting melibatkan 19 kementerian/lembaga. Ini yang dinilai Bapak Presiden tidak efektif sehingga ke depan lebih disederhanakan," tambah Moeldoko.
Selain itu, kata Moeldoko, percepatan penurunan stunting harus memanfaatkan program Satu Data Indonesia agar intervensi pada daerah-daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi bisa tepat sasaran.
Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika menyambut baik rencana program pemerintah ini, dia bilang pada tahun 2024 mendatang diharapkan angka penurunan stunting bisa mencapai 14 persen.
Baca Juga: Moeldoko Sebut Baterai Kendaraan Listrik Jadi Peluang Investasi Baru di Indonesia
"Saya mengapresiasi peran KSP Moeldoko telah menjalankan fungsinya yaitu memastikan agar program-program prioritas nasional sesuai dengan visi misi presiden, termasuk dalam hal ini memastikan agar program penurunan angka stunting pada tahun 2024 bisa mencapai 14 persen," ujar Nova.
Ia juga menyampaikan, hal itu berkaitan dengan Bonus Demografi yang diperkirakan akan dirasakan Indonesia pada tahun 2030. Pemerintah pun telah memiliki program untuk menjaga Bonus Demografi yang akan mengasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dari sisi kesehatan.
"Presiden Jokowi sangat menaruh perhatian terhadap penurunan stunting demi kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang. Untuk itu, Moeldoko yang memiliki peran besar dalam menjembatani lintas kementerian/lembaga telah memberikan peran signifikan bagi berjalan lancarnya program pemerintahan saat ini," katanya.
Berita Terkait
-
Rahasia ASI Berkualitas untuk Lawan Stunting: Fokus Ternyata Ada di Sini, Jauh Sebelum Hamil!
-
Teknologi Jadi Kunci: Ini Pendekatan Baru Cegah Stunting dan Optimalkan Tumbuh Kembang Anak
-
Menkeu Purbaya Siapkan 'Hadiah' Rp300 Miliar untuk Daerah yang Sukses Tangani Stunting
-
Telkom Raih IDX Channel Award 2025 untuk Inovasi Aplikasi Cegah Stunting
-
Cara Efektif Mencegah Stunting dan Wasting Lewat Nutrisi yang Tepat untuk Si Kecil
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat