Soal Penundaan Pilpres 2024, Usul Bahlil Bisa Memperburuk Citra Indonesia

Suara.com - Ramai soal usul Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Pengamat politik Zaki Mubarak memberikan tanggapan soal pernyataan Bahlil yang memberikan usul menunda Pilpres 2024.

Zaki Mubarak mengaku tidak setuju dengan pernyataan Bahlil Lahadalia.

"Tidak akan ada penambahan masa jabatan," kata Zaki, dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (13/1/2022).

Zaki Mubarak mengatakan hal tersebut bisa dilakukan saat terjadi krisis politik.

"Sangat dikhawatirkan jika elite-elite pengusung ide pengunduran pilpres mengkondisikan krisis politik," jelasnya.

Di samping itu, ia menilai hal tersebut berbahaya dan memiliki risiko yang besar bagi Indonesia.

Lebih lanjut, Zaki mengamati tidak ada partai politik yang mendukung pernyataan Bahlil.

"Sejauh saya lihat, partai-partai politik tidak ada yang mendukung pengunduran pilpres maupun perpanjangan jabatan Jokowi sampai 2027," tandasnya.

Baca Juga: Dibandingkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo Disebut Lebih Diuntungkan di Pilpres 2024

Bahkan, sejumlah parpol sudah siap mengajukan calon terbaiknya untuk maju Pilpres 2024.

"Jadi, sebaiknya kita jaga Pilpres berjalan tepat waktu jangan cari-cari alasan menunda," imbuhnya.

Zaki menambahkan alasan, apabila Pilpres 2024 ditunda maka citra demokrasi Indonesia akan buruk di mata dunia.

Sebelumnya, dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Bahlil setuju dengan hasil survei yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana presiden tiga periode tidak untuk didengungkan terus-menerus.

Namun yang menarik perhatian Bahlil justru hasil survei terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027.

Dari hasil survei menyebutkan sebanyak 4,5 persen sangat setuju; 31,0 persen setuju; 32,9 persen kurang setuju; 25,1 persen tidak setuju sama sekali; dan 6,6 persen tidak tahu agau tidak menjawab.