Suara.com - DPRD Jakarta kembali menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas mengenai hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Raperda APBD 2022. Namun, baru sebentar dimulai, rapat langsung diskors.
Awalnya begitu rapat dimulai, anggota DPRD Jakarta menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali selaku Ketua TAPD.
Setelah itu, Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta agar Marullah menjelaskan rincian tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Pertanyaan ini juga sudah disampaikan dalam rapat Banggar yang ditunda pada hari Selasa (11/1/2022).
Marullah lalu ingin menjawab pertanyaan dari para anggota Banggar secara berurutan. Namun, Prasetio meminta pertanyaannya yang lebih dulu dijawab.
"Pertanyaanya pak Mujiyono ntar, Ketua dewan dulu pak. tunjangan-tunjanganan dulu pak. Tolong dipaparkan dong tunjangan-tunjangannya," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/1/2022).
"Tunjangan-tunjangan ya," kata Marullah.
"Saya sudah minta kemarin loh pak," timpal Prasetio.
Terkait itu, Marullah ternyata tidak bisa memberikan rinciannya dalam rapat ini. Ia ingin lebih dulu menjawab pertanyaan lainnya yang diajukan anggota DPRD.
"Saya enggak bawa hari ini. Akan saya siapkan nanti. jadi kalau yang sekarang saya akan jawab yang 9 (pertanyaan DPRD)," tutur Marullah.
Baca Juga: Dibandingkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo Disebut Lebih Diuntungkan di Pilpres 2024
Mendengar jawaban Marullah, Prasetio langsung menskors rapat. Ia meminta dalam waktu setengah jam pertanyaannya sudah dijawab.
"Saya skors dulu, keluar dulu pak. Saya kasih waktu pak setengah jam," pungkas politikus PDI Perjuangan itu sambil mengetuk palu.
Berita Terkait
-
Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Jadi Kandidat Capres Favorit di Kalangan Wanita
-
Dibandingkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo Disebut Lebih Diuntungkan di Pilpres 2024
-
Masa Jabatan Hampir Habis, Anies Baswedan Disebut Jadi Calon Presiden Potensial
-
Singgung Anak Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria, DPRD DKI Minta PTM 100 Persen Dibatalkan
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
-
Mengapa Jakarta Selatan Kembali Terendam? Ini Penyebab 27 RT Alami Banjir Parah
-
Korupsi Pertamina Makin Panas: Pejabat Internal Hingga Direktur Perusahaan Jepang Diinterogasi
-
Mengapa Kemensos Gelontorkan Rp4 Miliar ke Semarang? Ini Penjelasan Gus Ipul soal Banjir Besar
-
Soal Progres Mobil Nasional, Istana: Sabar Dulu, Biar Ada Kejutan
-
Kenapa Pohon Tua di Jakarta Masih Jadi Ancaman Nyawa Saat Musim Hujan?
-
Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
-
Wakapolri Ungkap Langkah Pembenahan Polri: Aktifkan Pamapta dan Modernisasi Pelayanan SPKT
-
Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
-
Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
-
Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD