Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegur Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, terkait adanya dukungan dari dunia pengusaha untuk memperpanjang masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga 2027.
Menurut Said Iqbal, pernyataan Bahlil yang mengatasnamakan pelaku usaha tersebut dapat membahayakan bangsa Indonesia.
"Jangan main main Bahlil. Saya ingatkan Bahlil sebagai menteri investasi, kau dipilih oleh presiden untuk membantu presiden, bukan mengchaoskan negeri ini," ujar Iqbal dalam jumpa pers secara virtual, Kamis (13/1/2022).
"Kau bertanggung jawab Bahlil sebagai menteri ini mengungkapkan itu ke dalam publik menjadi diskursus yang membahayakan negeri ini," sambungnya.
Menurut Iqbal, sepanjang sejarah bangsa Indonesia, pemilu tak pernah dimundurkan. Hal tersebut kata Iqbal bisa terjadi jika situasi genting atau kondisi perang, namun harus tetap melalui proses referendum.
"Negeri ini sepanjang Republik nggak ada itu (Pemilu diundur) kecuali perang, kecuali terjadi situasi genting pemilu bisa dimundurkan itu pun melalui sebuah proses referendum," ucap dia.
Tak hanya itu Presiden Partai Buruh juga mengingatkan Bahlil bahwa yang menginginkan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi hingga 2027 tersebut merupakan pengusaha yang anti nasionalisme dan rakus.
"Bahlil saya ingatkan, pengusaha yang bicara sama kau itu pengusaha yang anti nasionalimse, pengusaha yang rakus dan serakah hanya mementingkan kelompok dan dirinya membahayakan ini negeri," tutur Iqbal.
Iqbal juga meminta Bahlil untuk mengungkap siapa pengusaha yang meminta perpanjangan periode Presiden dan pemilu diundur menjadi tahun 2027.
Baca Juga: Kasus Dugaan Akta Palsu, Kuasa Hukum Korban Lapor ke Jokowi
"Tolong disebut siapa pengusaha, kami akan mendatangani pengusaha itu, siapa pengusaha yang berbicara pada Bahlil bahwa meminta perpanjangan, Pilpres," papar Iqbal
Karena itu Iqbal menegaskan KSPI akan menggerakkan semua potensinya dan meminta Partai Buruh menggerakkan semua anggotanya yang terdiri dari kaum buruh, petani dan nelayan, untuk melawan dan menolak wacana Presiden tiga periode dan diundurnya Pilpres hingga 2027.
"KSPI akan menggerakkan semua potensinya dan meminta Partai Buruh menggerakan semua kekuatan yang ada melawan kehendak perpanjangan periode presiden presiden dan menolak kehendak memundurkan pelaksanaan pemilu. Ini legal dan inkonstitusioanal bisa chaos ini negeri," katanya
Sebelumnya, dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Bahlil setuju dengan hasil survei yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana presiden tiga periode tidak untuk didengungkan terus-menerus.
Namun yang menarik perhatian Bahlil justru hasil survei terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027.
Di mana survei hasil survei menyebut sebanyak 4,5 persen sangat setuju; 31,0 persen setuju; 32,9 persen kurang setuju; 25,1 persen tidak setuju sama sekali; dan 6,6 persen tidak tahu agau tidak menjawab.
Berita Terkait
-
Bahlil: Kewajiban E10 Paling Lambat Berlaku pada 2028
-
Lifting Minyak Bumi Lewati Target APBN, Pertama dalam Satu Dekade Terakhir
-
Bahlil Sebut Mandatori B40 Bikin Keuangan Negara Tokcer, Mau Setop Impor Solar di 2026
-
Soal Kenaikan DMO, Bahlil: Kebutuhan Dalam Negeri Harus Dipenuhi Dulu
-
Bahlil: Realisasi Investasi Sektor ESDM Investasi Turun, PNBP Gagal Capai Target
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar