Suara.com - Partai Buruh akan turut serta dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/1/2022). Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, ribuan buruh dari Jabodetabek akan turut serta dalam aksi kali ini yang salah satu tuntutannya untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Aksi ini diorganissr oleh Partai Buruh bersama organisasi serikat pendukungnya yang terdiri dari KSPI, ORI, KPBI, SPI, JALA PRT, Buruh Migrant, Urban Poor Consortium, guru dan tenaga honorer, organisasi perempuan percaya, dan 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional," kata Said Iqbal kepada wartawan, Jumat.
Menurutnya, aksi ini mengusung empat tuntutan. Pertama dan yang utama adalah menolak omnibus law UU Cipta Kerja.
Kedua, sahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Ketiga, revisi Surat Keputusan Gubernur terkait dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022.
Sedangkan yang keempat, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
"Aksi ini juga serempak dilakukan di puluhan provinsi yang lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan provinsi lainnya," tandasnya.
Pengamanan
Sebelumnya, ribuan buruh akan menggelar aksi demonstrasi menolak omnibus law di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi tersebut rencana digelar sekitar pukul 10.00 WIB hari ini.
Baca Juga: Demo Buruh Tolak Omnibus Law Di Gedung DPR RI, Polisi Pastikan Tak Ada Penutupan Jalan
Kasatlantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta memastikan pihaknya tidak melakukan penutupan jalan di sekitar Gedung DPR RI.
"Nggak ada penutupan," kata Purwanta, Jumat (14/1/2022).
Selain itu, kata Purwanta, pihaknya juga tidak akan melakukan pengalihan arus lalu lintas. Melainkan hanya melakukan penyempitan jalan.
"Nggak ada pengalihan, cuma kalau ada lajur di paling kanan dibarrier udah untuk jalur lalu lintas," katanya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal sebelumnya menyebut aksi demonstrasi ini digelar secara serentak di 34 provinsi. Selain buruh, aksi demonstrasi juga diikuti oleh elemen petani, nelayan, hingga masyarakat miskin kota.
"Aksi ini juga akan diikuti elemen petani, nelayan, miskin kota, yang tergabung dalam empat konfederasi serikat pekerja, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional , buruh migran, PRT, Urban Poor Consortium, dan lain sebagainya," kata Iqbal.
Berita Terkait
-
Demo Buruh Tolak Omnibus Law Di Gedung DPR RI, Polisi Pastikan Tak Ada Penutupan Jalan
-
Puan Maharani: Keberagaman Jadi Sumber Kekuatan dan Persatuan Umat Beragama
-
Integritas Komnas HAM Sangat Rendah, Anggota DPR RI Kecewa Berat
-
Tegur Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Soal Jokowi Hingga 2027, Presiden KSPI Said Iqbal: Jangan Main-main!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Jakarta Dikepung Banjir, Ini 5 Cara Pantau Kondisi Jalan dan Genangan Secara Real-Time
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji