Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegur Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, terkait adanya dukungan dari dunia pengusaha untuk memperpanjang masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga 2027.
Menurut Said Iqbal, pernyataan Bahlil yang mengatasnamakan pelaku usaha tersebut dapat membahayakan bangsa Indonesia.
"Jangan main main Bahlil. Saya ingatkan Bahlil sebagai menteri investasi, kau dipilih oleh presiden untuk membantu presiden, bukan mengchaoskan negeri ini," ujar Iqbal dalam jumpa pers secara virtual, Kamis (13/1/2022).
"Kau bertanggung jawab Bahlil sebagai menteri ini mengungkapkan itu ke dalam publik menjadi diskursus yang membahayakan negeri ini," sambungnya.
Menurut Iqbal, sepanjang sejarah bangsa Indonesia, pemilu tak pernah dimundurkan. Hal tersebut kata Iqbal bisa terjadi jika situasi genting atau kondisi perang, namun harus tetap melalui proses referendum.
"Negeri ini sepanjang Republik nggak ada itu (Pemilu diundur) kecuali perang, kecuali terjadi situasi genting pemilu bisa dimundurkan itu pun melalui sebuah proses referendum," ucap dia.
Tak hanya itu Presiden Partai Buruh juga mengingatkan Bahlil bahwa yang menginginkan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi hingga 2027 tersebut merupakan pengusaha yang anti nasionalisme dan rakus.
"Bahlil saya ingatkan, pengusaha yang bicara sama kau itu pengusaha yang anti nasionalimse, pengusaha yang rakus dan serakah hanya mementingkan kelompok dan dirinya membahayakan ini negeri," tutur Iqbal.
Iqbal juga meminta Bahlil untuk mengungkap siapa pengusaha yang meminta perpanjangan periode Presiden dan pemilu diundur menjadi tahun 2027.
Baca Juga: Kasus Dugaan Akta Palsu, Kuasa Hukum Korban Lapor ke Jokowi
"Tolong disebut siapa pengusaha, kami akan mendatangani pengusaha itu, siapa pengusaha yang berbicara pada Bahlil bahwa meminta perpanjangan, Pilpres," papar Iqbal
Karena itu Iqbal menegaskan KSPI akan menggerakkan semua potensinya dan meminta Partai Buruh menggerakkan semua anggotanya yang terdiri dari kaum buruh, petani dan nelayan, untuk melawan dan menolak wacana Presiden tiga periode dan diundurnya Pilpres hingga 2027.
"KSPI akan menggerakkan semua potensinya dan meminta Partai Buruh menggerakan semua kekuatan yang ada melawan kehendak perpanjangan periode presiden presiden dan menolak kehendak memundurkan pelaksanaan pemilu. Ini legal dan inkonstitusioanal bisa chaos ini negeri," katanya
Sebelumnya, dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Bahlil setuju dengan hasil survei yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana presiden tiga periode tidak untuk didengungkan terus-menerus.
Namun yang menarik perhatian Bahlil justru hasil survei terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027.
Di mana survei hasil survei menyebut sebanyak 4,5 persen sangat setuju; 31,0 persen setuju; 32,9 persen kurang setuju; 25,1 persen tidak setuju sama sekali; dan 6,6 persen tidak tahu agau tidak menjawab.
Berita Terkait
-
Bahlil: Kewajiban E10 Paling Lambat Berlaku pada 2028
-
Lifting Minyak Bumi Lewati Target APBN, Pertama dalam Satu Dekade Terakhir
-
Bahlil Sebut Mandatori B40 Bikin Keuangan Negara Tokcer, Mau Setop Impor Solar di 2026
-
Soal Kenaikan DMO, Bahlil: Kebutuhan Dalam Negeri Harus Dipenuhi Dulu
-
Bahlil: Realisasi Investasi Sektor ESDM Investasi Turun, PNBP Gagal Capai Target
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional