Suara.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pembelajaran tatap muka 100 persen karena banyak kasus Covid-19 di sekolah.
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim mengatakan, meski jumlah warga sekolah yang terpapar Covid-19 khususnya varian Omicron tidak besar, kebijakan PTM 100 persen tetap berisiko tinggi.
"Semua pemangku kepentingan pendidikan jangan anggap remeh meskipun jumlah siswa terkena Omicron tidak besar, tapi ini hendaknya dijadikan bahan evaluasi dan koreksi terhadap SOP yg mungkin selama ini luput, ketidakdisiplinan prokes," kata Satriwan saat dihubungi Suara.com, Jumat (14/1/2022).
Terlebih, lanjut Satriwan, pemerintah sendiri memperkirakan akan terjadi lonjakan Omicron pada awal Februari 2022.
"Artinya ini akan berdampak signifikan terhadap sistem PTM 100 persen sekarang, khususnya di Jakarta," tegasnya.
Oleh sebab itu, P2G meminta PTM 100 persen dilakukan secara bertahap, mulai dari 50 persen ke 70 persen dan hingga 100 persen jika semua warga sekolah siap berkegiatan dengan prokes ketat.
Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan vaksinasi anak usia 6-11 tahun, termasuk melakukan vaksinasi booster bagi guru dan tenaga kependidikan.
Khusus untuk DKI Jakarta, P2G meminta Dinas Pendidikan atau Satgas Covid-19 untuk melakukan sidak monitoring penegakan prokes di sekolah-sekolah.
"Kedisiplinan prokes: datang ke sekolah, saat di sekolah, sepulang sekolah tidak dapat ditawar. Contoh, teladan, dan pengawasan dari orang tua, masyarakat, dan guru harus ditegakkan. Termasuk pengawasan dr Satgas Covid DKI Jakarta," tutup Satriwan.
Baca Juga: Hasil Studi: Booster Vaksin AstraZeneca Naikan Antibodi Lawan Semua Varian Covid-19
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan sedikitnya ada 7 sekolah yang ditutup sementara.
"Kemarin setidaknya sudah ada 7 sekolah yang kita tutup untuk sementara waktu. Nanti kita lihat perkembangannya memang belum ditutup semuanya, karena Jakarta masih memenuhi syarat untuk melaksanakan PTM 100 persen secara terbuka," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis (13/1/2022).
Pembukaan sekolah untuk PTM 100 persen ini sesuai dengan SKB empat menteri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021, dan SK Kepala Dinas Pendidikan Nomor 1363 Tahun 2021.
Tag
Berita Terkait
-
Aturan Terbaru, Larangan Masuk Untuk WNA dari 14 Negara Dicabut
-
Belajar dari Delta, Pemerintah Harus Benar-benar Serius Karantina Pasien Omicron di Rumah
-
Masker N95 Memberikan Perlindungan Terbaik dari Omicron, tetapi Masker Bedah dan Kain juga Masih Bisa
-
Banyak Sekolah di Jakarta Tutup karena Covid-19, Kemendikbudristek Tetap Dorong PTM 100 Persen
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional