Suara.com - Rektor Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Mangadar Situmorang angkat suara pasca warganet ramai membahas soal sanksi administrasi bagi mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah umum Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara Dies Natalis ke-67. Menurutnya sanksi administrasi itu diberikan supaya mahasiswa bisa bertanggung jawab dalam setiap proses pembelajaran.
Seluruh mahasiswa Unpar diwajibkan untuk mengikuti kuliah umum yang akan dilakukan Jokowi dalam pelaksanaan Presidential Lecture. Mangadar menilai, Unpar sebagai komunitas akademik wajib menunjukkan rasa hormat kepada kepala negara dan kepala pemerintahan negara.
"Kepaa Presiden RI Joko Widodo, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Unpar wajib menunjukkan rasa hormat. Sebagai anggota komunitas akademik Unpar, setiap anggota wajib menunjukkan rasa hormat kepada institusi Unpar," kata Mangadar melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (15/1/2022).
Setidaknya terdapat empat poin yang disampaikan dalam Surat Edaran Rektor. Salah satunya ialah bagaimana civitas akademikan Unpar bisa memberikan hormat kepada Presiden RI saat memberikan kuliah umum.
Pada peraturannya, mahasiswa diwajibkan terlibat aktif dengan mengikuti kuliah presiden melalui link zoom dan melakukan pencatatan kehadiran melalui student portal.
Mangadar meminta untuk tidak terlalu fokus pada sanksi administrasi yang tertuang pada peraturan. Akan tetapi ia menitikberatkan keharusan mahasiswa untuk dapat bertanggung jawab.
"Mohon agar tidak tergiring oleh 'sanksi', tetapi fokus pada 'kehormatan'. Sanksi administratif tersebut merupakan cara untuk mengingatkan mahasiswa bahwa proses pembelajaran perlu dilakukan dengan bertanggung jawab," tegasnya.
Lagipula, Mangadar mengungkapkan kalau kunjungan Jokowi dalam rangka menyampaikan Presidential Lecture tentang Pancasila dan juga dalam kegiatan Peresmian Gedung Pusat Pembelajaran Arntz-Geise merupakan peristiwa sangat penting dan bersejarah bagi Unpar.
"Dengan demikian, merupakan suatu hal yang sangat wajar bahwa pimpinan Unpar ingin memastikan bahwa seluruh mahasiswa Unpar menghadiri dan mendengarkan dengan baik Presidential Lecture ini sebagai kesempatan satu kali selama masa studi di Unpar," jelasnya.
Baca Juga: Jokowi Resmikan Holding Pariwisata Terbesar Se-Asia di Lombok, Asetnya Bisa Capai Rp 260 Triliun
Surat Edaran Rektor Unpar Viral di Twitter
Sebuah surat edaran dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi sorotan di media sosial.
Pada surat edaran yang diunggah akun Twitter @mkusumawijaya, ia menunjukkan bahwa pihak kampus akan mengadakan Dies Natalis ke-67.
Pada acara yang akan dilangsungkan Senin (17/1/2022) itu rencananya akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo.
Presiden Jokowi akan memberikan Presidential Lecture dengan tema Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Untuk menyukseskan kuliah dari Presiden Jokowi dalam Dies Natalis, maka kampus memberikan berbagai aturan di mana semua mahasiswa wajib mengikuti kuliah umum tersebut.
Berita Terkait
-
Jokowi Mania Polisikan Ubedilah Badrun, BPP: Semakin Melanggengkan Kriminalisasi Partisipasi Publik
-
Dinilai Memalukan, Jokowi Minta Unboxing Motor Tak Terjadi Lagi Saat MotoGP di Mandalika
-
Ubedilah Badrun sebut Kantongi Dokumen Bukti Keterlibatan Gibran dan Kaesang
-
Jokowi Jadi Pembicara Kuliah Umum di PTS, Beredar Surat Mahasiswa Tak Datang dapat Sanksi Administrasi
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun