Suara.com - Ketua Majelis Syuro DPP Partai Ummat, Amien Rais, menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah soal ekonomi. Ia mengklaim bahwa ekonomi Indonesia sedang diambang kehancuran.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Amien Rais pun menjabarkan penyebab hal itu bisa terjadi. Ia menyebut, Oligarki kini yang sudah mengontrol semua lini kehidupan masyarakat, sehingga berdampak serius pada ekonomi dan demokrasi.
"Bedebah ekonomi bangkit. Oligarki. Oligarki itu ngawur, seenak mereka saja. Ini tidak boleh terjadi. Demokrasi kita di bawah rezim Jokowi sudah sampai ke titik nadir. Sudah antara oleng dengan kebangkrutan," ucapnya, Sabtu (15/1/2022), saat pelantikan Pengurus DPW Partai Ummat Riau.
Pernyataan Amien tersebut memberikan peringatan bagi pemerintah Indonesia terkait utang yang menumpuk. Untuk diketahui, utang pemerintah memang meningkat selama pandemi covid-19.
Hingga akhir November 2021, nilainya mencapai Rp 6.713,24 triliun. Utang ini naik 13,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau 40,5% dibandingkan sebelum pandemi akhir 2019.
Sementara itu, total utang luar negeri swasta hingga November 2021 mencapai USD 208,3 miliar atau Rp 2.952 triliun (kurs Rp 14.171 per USD).
ULN swasta sebenarnya turun 1% dibandingkan Oktober 2020, tetapi naik 4% jika dibandingkan akhir 2019 atau sebelum pandemi.
Amien pun mengajak seluruh kader Partai Ummat di Riau agar saling bahu-membahu dengan membawa seluruh kekuatan. Ia tak ingin ada individu merasa atau bahkan memang dipinggirkan.
"Kita tidak memikirkan kelompok kita saja, apalagi hanya untuk secuil kekuasaan. Saya yakin kita bisa maju ke depan, kalau melihat antusiasme di mana-mana, dan DPP juga dikelilingi oleh tim ahli," jelasnya.
Baca Juga: Tanggapi Kaesang dan Gibran Dilaporkan Ubedilah Soal Dugaan Korupsi, PKS Tantang KPK: Seberapa Adil
Dari penjelasannya, apa pun bentuk pemerintahan di belahan dunia, jika adil maka akan bertahan.
"Keadilan ialah persoalan inti dalam kehidupan berbangsa di muka bumi hang fana ini. Kalau penuh kezaliman pasti akan hancur," sebutnya.
Berita Terkait
-
Nusantara Dipilih Jokowi Jadi Nama Ibu Kota Negara Baru di Kaltim
-
Jokowi Pilih Nama Nusantara untuk Ibu Kota Negara Indonesia, Ini Alasannya
-
Tanggapi Dugaan Korupsi Gibran dan Kaesang, Politisi PDIP: Jangan Sembarangan Bicara!
-
Vaksinasi Covid-19 Capai Target Lebih Dari 70 Persen di 30 Provinsi; Jokowi Dibisiki Ridwan Kamil, Jabar Salah Satunya
-
Tanggapi Kaesang dan Gibran Dilaporkan Ubedilah Soal Dugaan Korupsi, PKS Tantang KPK: Seberapa Adil
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan
-
Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay