Suara.com - Sejumlah program penurunan kemiskinan Pemprov Jateng membuahkan hasil. Jumlah penduduk miskin turun hingga 175.740 orang.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng menyatakan Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin Jateng sebesar 4,11 juta orang. Namun pada September 2021, jumlahnya menurun menjadi 3,93 juta orang.
Secara persentase, kemiskinan Jateng pada September kini di angka 11,25 persen. Turun 0,54 persen dibanding 11,79 persen pada Maret 2021
"Ada penurunan 175,740 orang," kata Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Adhi Wiriana, dalam rilis lndeks Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk BPS Jawa Tengah 2021 Senin (17/1/2022).
Jika dihitung sejak periode September 2020 hingga September 2021. Angka penurunan kemiskinan menjadi lebih besar. Yakni turun dari 4,12 juta orang menjadi 3,93 juta orang. Atau turun 185.920 orang.
BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi Jateng naik 2,56 persen (year to year) selama triwulan tiga 2020 terhadap triwulan III tahun 2021.
Selain kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pun mengalami penurunan dari 6,48 persen pada Agustus 2020 menjadi 5,95 persen pada Agustus 2021.
Salah satu faktor penurunan kemiskinan dan pengangguran ini menurut Adhi adalah beragam program bantuan dari pemerintah.
"Bantuan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat membantu penduduk di masa pandemi, terutama penduduk pada lapisan bawah," katanya.
Baca Juga: BPS Ungkap Penduduk Miskin di Sumbar Berkurang 30 Ribu Orang
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, Pemprov Jateng terus menggenjot penurunan kemiskinan. Terutama di lima daerah yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Yakni Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang dan Brebes.
Program bantuan sosial tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan dari pemerintah pusat telah berjalan baik. Pemprov Jateng mencoba menambah dengan berbagi bantuan dari anggaran gotong royong.
"Inisiatif kita di daerah ada dari CSR dan Baznas kita juga punya program satu OPD satu desa miskin," kata Ganjar.
Selain itu Pemprov Jateng juga punya beberapa program seperti pembangunan rumah sehat layak huni, sambungan listrik gratis, dan jambanisasi.
"Dinas Koperasi UMKM ada pemberdayaan UMKM, Bank Jateng ada kredit lapak khusus ibu-ibu dengan bunga murah, BP3AKB ada pemberdayaan wanita, semua kita kerahkan," jelasnya.
Berita Terkait
-
Inflasi di Pedesaan DIY pada 2021 Capai 2,08 Persen, Ini Penjelasan BPS DIY
-
Stadion Jatidiri Tinggal Finishing, Pemprov Jateng akan Gandeng PSIS Semarang
-
Nilai Tukar Petani Di Kalbar Alami Kenaikan
-
Cek Kadaluarsa Vaksin COVID-19, Ganjar Sidak Gudang Dinkes, Ini yang Ditemukan
-
Harga Minyak Goreng Meroket, Inflasi Terkerek Naik
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional