Sebut Pemindahan IKN Riba, Ustaz Ini Sentil Kebijakan Jokowi Melawan Allah

Suara.com - Pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur terus menjadi perbincangan. Terbaru, kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membangun ibu kota negara (IKN) Nusantara dikritik secara menohok oleh Ustaz Irwan Syaifullah.

Ustaz Irwan menyebut kebijakan Presiden Jokowi memindah ibu kota Indonesia telah melawan Allah SWT. Hal ini disampaikannya dalam sebuah acara konferensi pers yang diunggah di akun YouTube MimbarTube.

Akun ini mengunggah video mengenai kritikan Ustaz Irwan dengan judul "Penjajahan Oligarki Berkedok Pindah Ibu Kota Baru Harus Dilawan".

Dalam video, Ustaz Irwan menyebut pemindahan ibu kota merupakan riba. Menurutnya, pembangunan IKN riba karena menggunakan dana asing, di mana dalam pandangan Islam disebut riba.

"Kebijakan (pemindahan) ibu kota ini ternyata menggunakan dana asing, dana pinjaman. Dalam perspektif Islam ini adalah riba," ujar Ustaz Irwan Syaifullah seperti dikutip Terkini.id -- jaringan Suara.com, Kamis (27/1/2022).

Ustaz Irwan mengatakan riba merupakan bentuk pelanggaran Pancasila. Sila yang dimaksud adalah sila pertama, yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Ia pun menyebut Jokowi berbohong saat mengatakan dirinya Pancasila.

"Kalau riba, berarti ini melanggar Pancasila sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau begitu, pak Jokowi yang sering kali mengatakan 'Aku Pancasila', ini merupakan kebohongan," kritik Ustaz Irwan.

Pemerintahan Jokowi, menurut Ustaz Irwan, telah mengubah sila Pancasila menjadi sekuler. Karena itu, ia menganggap selama ini bukan ulama yang mengubah Pancasila, melainkan Jokowi.

"Berarti Pancasila ini sudah diubah bukan Ketuhanan yang Maha Esa, tapi sekuler ini Pancasila. Jadi yang mengubah Pancasila bukan ulama tapi rezim Jokowi," ujar Ustaz Irwan.

Baca Juga: Gubernur Ganjar Tampil Gagah dengan Pakaian Adat Nusantara

Ustaz Irwan lantas menantang Jokowi untuk membuktikan jika orang nomor satu di Indonesia itu tidak melanggar Pancasila. Ia meminta Jokowi meninggalkan utang-utang pemindahan IKN Nusantara.

"Ini kalau mengaku Pancasila harusnya ditinggalkan itu utang-utang riba, kalau tidak berarti sekuler," tantang ustaz Irwan.

Lebih lanjut, Ustaz Irwan menyoroti utang negara ke swasta pada rezim Jokowi yang diprediksinya telah mencapai Rp 15 ribu triliun. Ia pun menyebut kebijakan Jokowi memindah ibu kota Tanah Air telah melawan Allah SWT.

"Sekarang saja utangnya negara kepada swasta diperkirakan akan sampai 12 ribu triliun bahkan sampai 15 ribu triliun," kata Ustaz Irwan.

"Jadi utang ini sudah meluber pak Jokowi, menggunung, meroket, karena kebijakannya yang zalim, yang menindas, yang melawan Allah SWT. Maka menjadikan mereka ini jatuh sendiri," pungkasnya.

Ngabalin Sebut Negara Punya Banyak Uang Soal Biaya Pembangunan IKN

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menjawab kritik terkait pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, IKN merupakan wajah baru Indonesia dalam membangun peradaban. IKN dinilai sebagai generasai masa depan Indonesia.

Dia tampak bangga dengan adanya proyek pemindahan ibu kota. Sebab, sepanjang sejarah, baru Presiden Jokowi yang berani mengambil keputusan ini.

"Sepanjang sejarah republik ini, sejak zaman Soekarno baru Jokowi [Joko Widodo] yang bisa mengambil keputusan memindahkan ibu kota," kata Ali, dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (25/1/2022).

Ngabalin juga berbicara mengenai generasi 100-200 tahun yang akan datang. Menurutnya, Jokowi akan meninggalkan warisan terbaik untuk negeri ini.

"Indonesia punya banyak uang. Siapa yang bilang bahwa kalau ada pembangunan-pembangunan strategis istana negara tidak mungkin dibiayai swasta, biayai orang lain, harus lewat APBN," ungkapnya.

"Ada kerja sama pemerintah dengan badan usaha, ada swasta, BUMN, dan BUMD. Yang tidak tahu jangan ngerocos-ngerocos saja," ujar Ngabalin.

Video yang mungkin Anda lewatkan: