Suara.com - Pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur terus menjadi perbincangan. Terbaru, kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membangun ibu kota negara (IKN) Nusantara dikritik secara menohok oleh Ustaz Irwan Syaifullah.
Ustaz Irwan menyebut kebijakan Presiden Jokowi memindah ibu kota Indonesia telah melawan Allah SWT. Hal ini disampaikannya dalam sebuah acara konferensi pers yang diunggah di akun YouTube MimbarTube.
Akun ini mengunggah video mengenai kritikan Ustaz Irwan dengan judul "Penjajahan Oligarki Berkedok Pindah Ibu Kota Baru Harus Dilawan".
Dalam video, Ustaz Irwan menyebut pemindahan ibu kota merupakan riba. Menurutnya, pembangunan IKN riba karena menggunakan dana asing, di mana dalam pandangan Islam disebut riba.
"Kebijakan (pemindahan) ibu kota ini ternyata menggunakan dana asing, dana pinjaman. Dalam perspektif Islam ini adalah riba," ujar Ustaz Irwan Syaifullah seperti dikutip Terkini.id -- jaringan Suara.com, Kamis (27/1/2022).
Ustaz Irwan mengatakan riba merupakan bentuk pelanggaran Pancasila. Sila yang dimaksud adalah sila pertama, yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Ia pun menyebut Jokowi berbohong saat mengatakan dirinya Pancasila.
"Kalau riba, berarti ini melanggar Pancasila sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau begitu, pak Jokowi yang sering kali mengatakan 'Aku Pancasila', ini merupakan kebohongan," kritik Ustaz Irwan.
Pemerintahan Jokowi, menurut Ustaz Irwan, telah mengubah sila Pancasila menjadi sekuler. Karena itu, ia menganggap selama ini bukan ulama yang mengubah Pancasila, melainkan Jokowi.
"Berarti Pancasila ini sudah diubah bukan Ketuhanan yang Maha Esa, tapi sekuler ini Pancasila. Jadi yang mengubah Pancasila bukan ulama tapi rezim Jokowi," ujar Ustaz Irwan.
Baca Juga: Gubernur Ganjar Tampil Gagah dengan Pakaian Adat Nusantara
Ustaz Irwan lantas menantang Jokowi untuk membuktikan jika orang nomor satu di Indonesia itu tidak melanggar Pancasila. Ia meminta Jokowi meninggalkan utang-utang pemindahan IKN Nusantara.
"Ini kalau mengaku Pancasila harusnya ditinggalkan itu utang-utang riba, kalau tidak berarti sekuler," tantang ustaz Irwan.
Lebih lanjut, Ustaz Irwan menyoroti utang negara ke swasta pada rezim Jokowi yang diprediksinya telah mencapai Rp 15 ribu triliun. Ia pun menyebut kebijakan Jokowi memindah ibu kota Tanah Air telah melawan Allah SWT.
"Sekarang saja utangnya negara kepada swasta diperkirakan akan sampai 12 ribu triliun bahkan sampai 15 ribu triliun," kata Ustaz Irwan.
"Jadi utang ini sudah meluber pak Jokowi, menggunung, meroket, karena kebijakannya yang zalim, yang menindas, yang melawan Allah SWT. Maka menjadikan mereka ini jatuh sendiri," pungkasnya.
Ngabalin Sebut Negara Punya Banyak Uang Soal Biaya Pembangunan IKN
Berita Terkait
-
Gubernur Ganjar Tampil Gagah dengan Pakaian Adat Nusantara
-
Jusuf Kalla: Setelah Disetujui DPR Seharusnya Pemindahan Ibu Kota Negara Tidak Jadi Pro Kontra Lagi
-
PDIP Usul Sosok yang Jadi Kepala Otorita IKN, Nama Ahok Disebut
-
Resmi, Istana Presiden Terima Draf UU Ibu Kota Negara Nusantara
-
IKN Baru di Kaltim, Hasto Kristiyanto Sebut Nama-nama Calon Kepala Otorita Nusantara Sudah Ditangan Jokowi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional