Suara.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak memberikan tanggapannya mengenai kabar Anies Baswedan yang dianggap layak jadi Kepala Otorita IKN.
Gilbert berpendapat bahwa penilaian tersebut merupakan penilaian objektif.
Ia mengatakan bahwa usulan tersebut sebagai hal lumrah dan sah.
"Tetapi apakah layak atau tidak kan ada penilaian objektif apa yang sudah dilakukan di DKI," kata Gilbert, dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com.
Sebab, kewenangan soal penunjukkan pimpinan IKN Nusantara ada di tangan Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Gilbert juga menyinggung soal kinerja Anies Baswedan saat pernah menjadi menteri.
Gilbert menilai Jokowi mencopot Anies dari jabatan mendikbud lantaran kinerjanya dinilai kurang baik.
"Apakah rekam jejak itu juga berkaitan dengan pemilihan kepala IKN? Sangat mungkin. Walaupun saya tidak tahu persis, tetapi pasti berkaitan dengan kemampuan kerja yang tidak memenuhi harapan sehingga diganti," ujarnya.
Selain itu, kinerja Anies Baswedan saat menjadi gubernur dianggap kurang baik.
Baca Juga: Budiman Sudjatmiko Tantang HNW Berdebat, Sebut Kesamaan PDIP dan PKS: Paling Jelas Ideologinya
Gilbert mengatakan, Anies lebih banyak mengobral janji dan kata-kata.
"Rekam jejak sebagai gubernur 4 tahun lebih juga menunjukkan lebih banyak janji dan kata-kata manis daripada realisasi. Tentunya ini akan sulit memenuhi syarat untuk jadi Kepala IKN," imbuhnya.
Sebelumnya, Ujang Komarudin menilai soal kemampuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan apabila memimpin IKN Nusantara.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Anies Baswedan dinilai mungkin mampu menjadi kepala otorita IKN.
Ujang berpendapat, Anies memiliki garis politik yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kemudian, Anies Baswedan dianggap tidak memiliki kedekatan dengan Jokowi.
Berita Terkait
-
Daftar Harta Presiden Indonesia dari Soekarno Hingga Jokowi, Siapa Paling Kaya?
-
PPP: Kepala Otorita IKN Tidak Harus Ahok, Presiden Jangan Didikte
-
Budiman Sudjatmiko Tantang HNW Berdebat, Sebut Kesamaan PDIP dan PKS: Paling Jelas Ideologinya
-
Siapa Presiden Indonesia Terkaya Sepanjang Sejarah? Ini Kisaran Hartanya
-
Jokowi Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan, PDIP: Kami Sangat Setuju
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi