Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyatakan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR) masih relatif kecil. Namun, hingga saat ini, kapasitas rumah sakit terus menipis.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, mengatakan, hingga saat ini BOR di 140 RS rujukan sudah terpakai 60 persen. Dari total 5.111 tempat tidur, telah terpakai 3.072 bed.
"Keterisian ruang ICU sebanyak 28 persen. Terpakai 187 tempat tidur, dari 679 yang tersedia," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/2/2022).
Belum Tarik Rem Darurat
Anies sendiri mengaku masih belum mau menarik rem darurat penanganan pandemi Covid-19 meski jumlah kasus harian terus melonjak. Ia baru mau melakukannya ketika rumah sakit rujukan mulai penuh.
Anies mengaku masih terus memantau kondisi pandemi Covid-19 di ibu kota sekarang ini. Menurutnya, faktor utama dalam mengambil kebijakan membatasi kegiatan masyarakat adalah berdasarkan keterisian rumah sakit.
"Salah satu faktor untuk menetapkan pengetatan adalah tentang keterisian di rumah sakit," ujar Anies di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa, kemarin.
Menurut Anies, pengetatan mobilitas masyarakat baru bisa dilakukan ketika keterisian rumah sakit mulai penuh. Hal ini disebutnya sudah menjadi acuan selama satu tahun setengah menangani pandemi.
"Ketika terjadi peningkatan dalam keterisian rumah sakit, maka pengendaliannya adalah dengan mengurangi mobilitas," jelasnya.
Baca Juga: Pemberian Booster Sinovac Diklaim Efektif Tingkatkan Antibodi Terhadap Varian Omicron
Ia membandingkan dengan situasi ketika bulan Juni-Juli lalu ketika pandemi Covid-19 gelombang kedua. Menurutnya kondisi saat ini masih lebih baik.
Namun, begitu memang kasus aktif naik secara signifikan, ia menyatakan bukan tidak mungkin rem darurat akan ditarik. Selain itu, ia juga akan meminta peningkatan kapasitas rumah sakit.
"Nah saat ini situasinya masih bisa terlihat, dibilang secara jumlah masih relatif agak kecil. Nah kami pantau ke depan tapi tidak menutup semua kemungkinan."
Tag
Berita Terkait
-
Pemberian Booster Sinovac Diklaim Efektif Tingkatkan Antibodi Terhadap Varian Omicron
-
Varian Omicron Melonjak. Perlukah Vaksin Covid-19 yang Spesifik?
-
Anggota DPR Minta Pemda Ikuti Perintah Jokowi Evaluasi PTM 100 Persen: Tak Perlu Bersilat Lidah dan Jangan Ngeyel!
-
Kasus Covid-19 Tembus 16 Ribu Dalam Satu Bulan, Ketua Satgas IDI: Ini Pertanda Penyebaran Amat Cepat
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal
-
Modus 'Crispy Fruit', WNA China Pengedar Happy Water Diciduk di Apartemen Pademangan
-
Rangkul Homeless Media, Bakom Perkenalkan Mitra Baru New Media Forum
-
Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka
-
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!
-
Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor