Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo buka suara terkait tudingan mendapatkan keuntungan dari proyek Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Terkait tuduhan itu Hakim mengaku kaget dan kecewa karena disebut bagian dari oligarki dan mendapatkan jatah proyek dari pemerintah.
"Saya terkejut dan saya kecewa dengan nama saya disebut sebut seolah olah bagian dari oligarki, seolah olah terus dapat rezeki dari pemerintah, dapat pembagian proyek dari pemerintah," ujar Hashim dalam jumpa pers secara virtual, Selasa (8/2/2022)
"Dan seolah-olah ini bagian suatu deal politik antara pak Prabowo dan pak Jokowi, agar Prabowo ditarik atau disambut sebagai bagian dari pemerintah Indonesia tahun 2019, ini isu yang beredar," sambungnya.
Pernyataan Hashim ini sekaligus menanggapi pernyataan Ekonom Faisal Basri yang menyebut rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur adalah modus pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bagi-bagi proyek ke koleganya. Bahkan Faisal mencontohkan pengadaan air bersih untuk IKN akan digarap oleh Hashim Djojohadikusumo yang merupakan pengusaha dan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Hashim menjelaskan bahwa pihaknya dalam hal ini Arsari Group telah memiliki lahan seluas 260 ribu hektar di daerah Balikpapan di Kalimantan Timur sejak 2007 silam, yang di dalamnya terdapat pelabuhan kecil seluas 450 hektar.
"Saya waktu itu memutuskan untuk membeli suatu HPH suatu perusahaan yang punya HPH yang cukup besar 260 ribu heketar sekaligus juga ada tanah yang dekat ada punya pelabuhan kecil dan sebagainya itu sejumlah kurang lebih 450 hektar dan waktu itu 2007," ucap dia.
Kemudian pada 2013, Hashim melepaskan ke masyarakat dan Pemda setempat seluas 93 ribu hektar. Kata Hashim, lahan tersebut ia lepaskan ke masyarakat tanpa mendapat kompensasi apapun.
"Lalu tahun 2015 dan 2016, tentunya menggambarkan konsep program kami untuk melakukan rebiosasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang rusak secara tumpang sarim suatu konsep sebetulnya menjadi bidang usaha grup Arsari," kata dia.
Selanjutnya kata Hashim, pihaknya mengembangkan proyek untuk mensuplai air bersih pada 2015 ke sejumlah kota ke Kalimantan. Pihaknya juga mengajukan ke industri seperti kilang Pertamina, pabrik kertas, pabrik sawit, dimana industri tersebut memerlukan air bersih.
Baca Juga: Prabowo Puji Kepemimpinan Jenderal Dudung: TNI AD Akan Makin Kuat dan Hebat Lagi
Lalu pada tahun 2016 kata Hasim, Arsari Grup menunjuk suatu perusahaan konsultan air bersih dari Belanda untuk melakukan studi kelayakan di lahannya. Hasilnya, bahwa proyek air bersih sangat layak dibangun.
"Study atau kelayakan apakah layak atau tidak dibangun proyek air yang besar di tempat yang saya miliki di Kaltim. Waktu itu dibuat satu studi cukup mahal yang saya bayar dan studi kelayakan tersebut menunjukkan bahwa proyek air bersih di Kaltim itu sangat layak dan visibel dan bisa dilaksanakan dan bisa dibangun," kata Hashim.
Ia menegaskan bahwa proyek air bersih tersebut telah ada sejak 2016 silam, sebelum pengumuman Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur oleh Presiden Jokowi
"Tujuan dari priyek air bersih saya tahun 2016 adalah untuk suplai air ke Balikpapan, Samarinda, Kota Bangun, Tenggarong, Kabupatan Penajam Paser Utara dan sekitarnya. Tujuan itu 3 tahun sebelum pengumuman oleh pak Jokowi akan letak lokasi IKN baru, ini 3 tahun sebelumnya," tutur Hashim.
Karena itu Hashim menegaskan bahwa tudingan Faisal Basri merupakan sebuah kebohongan besar dan sebuah fitnah.
Pasalnya kata dia, proyek air bersih untuk melayani kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur, dan tak ada deal politik apapun.
Berita Terkait
-
DPR Setujui Permohonan Menhan Prabowo Jual Dua Kapal Perang, KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyuk 513
-
Prabowo Puji KSAD Dudung: Beliau Peduli Kesejahteraan Prajuritnya
-
Prabowo Puji Kepemimpinan Jenderal Dudung: TNI AD Akan Makin Kuat dan Hebat Lagi
-
Tidak Masalah Puluhan Tokoh Bikin Petisi Tolak IKN, DPR: Bisa jadi Tolok Ukur Berapa Banyak yang Minta IKN Ditangguhkan
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah