Suara.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menanggapi permintaan kelompok relawan pendukung pasangan calon presiden Joko Widodo - Prabowo Subianto atau JokPro 2024 soal perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Adi menegaskan, jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR RI.
"Masih ada aja yang begini. Jadwal pemilu 2024 sudah disetujui pemerintah dan DPR," jelas Adi dikutip dari akun Twitternya @Adiprayitno_20, Jumat (11/2/2022).
Adi menyarakan agar kelompok-kelompok relawan pendukung JokPro 2024 pindah ke negara yang pemimpinnya seumur hidup saja.
"Jangan di Indonesia yang secara periodik jelas aturannya pemilunya," singgungnya.
Seperti diketahui, Jokpro 2024, mendorong MPR segera mengamandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan mengubah aturan soal masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode.
Dorongan ini dilakukan agar keinginan mencalonkan kembali Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres di Pilpres 2024 bisa terwujud.
Sekretaris Jenderal Jokpro 2024, Timothy Ivan Triyono menyatakan keputusan pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI menetapkan Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari memantapkan langkah pihaknya dari mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi selama tiga tahun jadi mendorong amandemen UUD 1945.
"Ketika spekulasi pemilu mundur di 2027 atau masa jabatan ditambah tiga tahun, ini justru akan semakin menguatkan gerakan Jokpro 2024," kata Timothy dalam diskusi yang digelar pihaknya secara daring, Rabu (9/2/2022).
Baca Juga: Prabowo Borong Pesawat Tempur, PSI: Sekarang Senjata yang Dibutuhkan Obat dan Vaksin
Tag
Berita Terkait
-
Erdogan dan Istri Positif Omicron, Jokowi: GWS My Brother!
-
Menhan Prabowo Jor-Joran Beli Pesawat Tempur, PSI Mengkritik: Indonesia Tuh Butuh Vaksin dan Obat
-
Ganjar Dikalahkan Anies dalam Survei, Relawan Tanggapi Santai: Masih Sangat Dinamis
-
Menhan Prabowo Beli Pesawat Tempur, PSI Beri Kritik: Musuh Kita Sekarang Virus, Senjata yang Dibutuhkan Obat dan Vaksin
-
Prabowo Borong Pesawat Tempur, PSI: Sekarang Senjata yang Dibutuhkan Obat dan Vaksin
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!