Suara.com - Isu pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang hanya bisa dicairkan saat peserta berusua 56 tahun mengundang berbagai reaksi publik.
Banyak warga yang tak setuju dengan keputusan tersebut sehingga melayangkan berbagai protes melalui media sosial. Hal ini nyatanya juga berimbas pada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah
Menteri Ida tentu mendapatkan berbagai komentar dari warganet. Dalam hal ini, ia kemudian menutup kolom komentar di Instagramnya.
Misal pada unggahan terbaru di Instagram, Ida menutup kolom komentar sehingga komentarnya berjumal nol.
Ia juga menutup komentar di postingan-postingan lama yang sebelumnya sudah dikomentari warganet menyinggung soal JHT.
Sebelumnya banyak warganet yang mengomentari unggahan Ida Fauziah soal JHT, seperti pada unggahan fotonya yang tengah mengunjungi PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul,Tbk.
"Bu tolong revisi lagi aturan JHT kalau harus nunggu usia 56 tahun keburu nilai mata uang kecil, karena tiap tahun di Indonesia mengalami inflasi, kalau pun harus dicairkan juga nilainya enggak seberapa, coba bayangkan kalau seandainya kita di PHK terus menganggur enggak ada uang buat kebutuhan sehari-hari," komentar warganet.
"Bu mau nanya nih terkait Permen no 2 Tahun 2022, ada teman saya pensiun dini masa kerja 25 tahun, nah usianya masih 50 tahun, mau usaha tambahan modalnya dari JHT, terus kalau JHT bisa dicairkanya 56 tahun suruh nunggu 6 tahun makan apa Bu," imbuh warganet lain.
"Bu apakah benar ada penerapan permenaker no 2 tahun 2022 di mana JHT untuk karyawan mengundurkan diri baru bisa diambil di usia 56 tahun, ini sangat tidak memihak kita sebagai rakyat dan pekerja," tambah lainnya.
Baca Juga: PSI: Tunda Aturan JHT Cair di Usia 56, Kondisi Rakyat Masih Berat
Putusan Baru Pencairan Dana JHT
Dalam aturan baru yang ditetapkan, manfaat jaminan hari tua atau JHT hanya dapat dicairkan apabila usia peserta BPJAMSOSTEK sudah mencapai 56 tahun.
Aturan anyar tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Aturan yang baru saja disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ini akan mulai diterapkan bulan Mei mendatang.
Dengan diberlakukannya aturan ini, manfaat JHT bagi peserta yang berhenti bekerja yang meliputi mengundurkan diri, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya tidak akan bisa dicairkan sebelum berusia 56 tahun.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
- Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
Pilihan
-
3 Catatan Menarik Liverpool Tumbangkan Everton: Start Sempurna The Reds
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
Terkini
-
Ratusan Siswa Keracunan MBG di Banggai Kepulauan, 34 Masih dalam Perawatan
-
Gubernur Bobby Nasution Harap Bisa Bangun Sport Tourism di Sumut Lewat Balap
-
Tim Penyelamat Freeport Temukan Dua Korban Longsor, Pencarian 5 Pekerja Masih Berlanjut
-
Momen Prabowo Subianto Disambut Hangat Diaspora di New York, Siap Sampaikan Pidato Penting di PBB!
-
Agus Suparmanto Dinilai Bisa Jadi Kunci Perubahan PPP, Dukungan Keluarga Mbah Moen Jadi Modal
-
Longsor Freeport: 2 Pekerja Berhasil Ditemukan , 5 Orang Masih dalam Pencarian
-
Hitung-hitungan Jelang Muktamar X PPP: Mardiono Disebut Masih Kuat dari Agus Suparmanto
-
Jokowi Beri Arahan 'Prabowo-Gibran 2 Periode', Relawan Prabowo: Tergantung Masyarakat Memilih
-
DPR Desak Penghentian Sementara PSN Kebun Tebu Merauke: Hak Adat Tak Boleh Dikorbankan
-
Usai Pecat Anggota DPRD Gorontalo, PDIP Beri Pesan: Jangan Cederai Hati Rakyat!