Raksasa farmasi Roche dan Novartis berpendapat bahwa pengujian pada hewan masih diperlukan untuk mengembangkan obat baru.
Mereka yang menentang juga mengatakan perusahaan besar dapat memilih untuk meninggalkan Swiss jika tindakan itu disahkan.
Sekitar 500.000 hewan - termasuk tikus, kelinci, tikus dan lainnya - dijadikan percobaan di laboratorium di Swiss setiap tahun.
Pembatasan iklan tembakau Dalam pemungutan suara lain pada Minggu (13/02), hasil referendum menunjukkan, pemilih menyetujui pembatasan lebih lanjut iklan tembakau dengan 56,6 persen mendukung.
Langkah itu akan melarang iklan tembakau dari papan reklame, acara budaya, dan iklan online.
Para pendukung mengatakan peraturan iklan tembakau yang longgar telah menghambat upaya untuk mengekang penggunaan tembakau di negara itu - di mana lebih dari 25 persen orang dewasa menggunakan produk tembakau.
Dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa, peraturan periklanan tembakau di Swiss sangat longgar.
Iklan produk tembakau secara luas legal di tingkat nasional, kecuali di TV dan radio.
Perusahaan tembakau besar memiliki kantor pusat di Swiss — termasuk perusahaan tembakau terbesar di dunia Philip Morris Internasional — dan mereka sudah lama melobi agar peraturan periklanan tetap ringan.
Baca Juga: Eksperimen Neuralink Elon Musk pada Monyet, Diduga Ekstrem
Para menteri telah menyusun proposal tandingan yang akan mengekang iklan dan hanya mengizinkannya secara online serta di toko-toko dan surat kabar.
Dukungan keuangan untuk media Swiss Pemilih juga menolak rencana untuk meningkatkan dukungan keuangan untuk media sebesar 54,6 persen menjadi 45,4 persen.
Sebuah undang-undang yang diusulkan berusaha mencegah penutupan lebih banyak surat kabar lokal dan stasiun radio di negara Alpine dengan memberikan paket bantuan 151 juta franc Swiss (Rp2,36 triliun).
Pemerintah berpendapat bahwa dana negara diperlukan untuk membantu perusahaan media yang kesulitan pendapatan iklannya dalam beberapa tahun terakhir dan telah berjuang dengan transisi ke media digital.
Mereka yang memilih tidak, yang didukung partai-partai sayap kanan, berargumen bahwa proposal itu akan membuang-buang uang publik dan dianggap akan menguntungkan kelompok media yang lebih besar. rw/ha (Reuters, AFP)
Berita Terkait
-
Viral! Fans Seksi Panama Jacky Guzman Ramal Timnya Kalahkan Inggris di Piala Dunia 2026
-
Survei: 81% Pekerja RI Merasa Gajinya Adil, Tapi Tak Semua Bahagia
-
Adu Gengsi 56 Klub Terbaik Tanah Air, Kejurnas Antarklub Basket U16 & U18 2026 Resmi Dimulai!
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
-
Malam Minggu Spesial di Bundaran HI: Warga Rayakan HUT Jakarta ke-499 Sambil Nonton Konser
-
Soroti Ketimpangan Distribusi MBG, Garuda Institute Dorong BGN Perkuat Akurasi Sasaran
-
Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan
-
Resmi! Zulhas Lantik Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta Gantikan Eko Patrio
-
GMNI Desak Pemerintah Hentikan Total Program Kopdes Merah Putih: Jangan Boroskan APBN
-
Kemenhan Akui 32 Peserta Hamil Sempat Ikut Latsarmil SPPI, Akhirnya Dipulangkan