Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan tidak ada pertemuan antara partai koalisi untuk menyepakati calon yang akan menjadi anggota terpilih KPU-Bawaslu periode 2022-2027.
Penegasan tersebut disampaikan Muhaimin untuk membantah pesan berantai yang menyebut parpol koalisi sudah menyepakati sejumlah nama calon terpilih KPU-Bawaslu. Diketahui, PKB merupakan salah satu partai yang tergabung di dalam koalisi partai di pemerintahan.
Adapun dalam pesan berantai disebutkan, kesepakatan itu dihasilkan usai partai koalisi melangsungkan rapat di bilangan Hang Tuah. Namun, Wakil Ketua DPR ini menagatakan tidak ada pertemuan sebagaimana tertulis di pesan berantai.
"Enggak, enggak," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Muhaimin memastikan, saat ini proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap para calon masih berlangsung di Komisi II DPR. Sehingga belum ada keputusan apapun.
"Itu masih digodok di Komisi II," kata Muhaimin.
Diketahui, pesan berantai berisikan daftar nama anggota KPU-Bawaslu terpilih kembali menyeruak. Kali ini pesan tersebut ditujukan kepada sejumlah awak media, wabil khusus para juru tulis yang kesehariannya bertugas meliput kegiatan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Ada sejumlah awak media yang melaporkan menerima pesan serupa dari nomor yang sama yang tidak dikenal.
Salah seorang jurnalis Suara.com juga menerima pesan yang dikirimkam melalui chat WhatsApp dari nomor +62 878-0878-2585. Dalam keterangan, nomor WhatsApp itu hanya menggunakan istilah ~ADK sebagai nama kontak WhatsApp.
Saat ditelisik lebih jauh oleh awak media melalui aplikasi pencari nama kontak, didapatkan satu nama, yakni Arfian. Namun begitu belum diketahui pasti siapa pihak pengirim di balik pesan tersebut.
Sebagaimana diketahui, pesan berantai serupa sebelumnya juga beredar. Hanya saja terdapat sejumlah perbedaan dengan pesan yang dikirim pada Selasa (15/2/2022) tengah malam sekira pukul 23.58 WIB.
Perbedaan itu tampak dari daftar nama-nama yang disebut bakal menjadi anggota KPU-Bawaslu terpilih sebagaimana hasil kesepakatan partai koalisi.
Adapun pesan tersebut sebagai berikut:
Final KPU-Bawaslu hasil rapat partai koalisi di Hang Tuah, Selasa malam (15/02).
KPU:
Berita Terkait
-
Soal Pesan Berantai Nama Anggota KPU-Bawaslu Terpilih, Komisi II: Spekulasinya Sama Seperti Jokowi Mau Reshuffle Kabinet
-
Pesan Berantai Sasar Nomor HP Jurnalis di DPR, Sebar Hoaks Anggota KPU-Bawaslu Terpilih Hasil Kesepakatan Partai Koalisi
-
Masih Jabat Anggota Bawaslu, Afifuddin Jelaskan Alasannya Daftar Jadi Calon Anggota KPU Saat Fit and Proper Test
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
-
Hore! Purbaya Resmi Bebaskan Pajak Bagi Pekerja Sektor Ini
-
Heboh di Palembang! Fenomena Fotografer Jalanan Viral Usai Cerita Istri Difoto Tanpa Izin
Terkini
-
Soal Usulan Anggota DPR RI Non-Aktif Dipecat, Koordinator MPP Buka Suara
-
BNI Perkuat Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital Lewat FinExpo 2025
-
Prabowo Ungkap Kartel Narkoba Kini Pakai Kapal Selam, Minta Polisi Jadi 'Mata dan Telinga Rakyat'
-
Warga Karangasem Demak Senyum Bahagia Menyambut Terang Baru di HLN ke-80
-
Tangan Diikat saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Delpedro: Semakin Ditekan, Semakin Melawan!
-
Prabowo: Saya Nonton Podcast Tiap Malam, Masa Saya Dibilang Otoriter?
-
Koalisi Sipil Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Sebut Pemerintah Abaikan Korban Pelanggaran HAM
-
Kontroversi Utang Whoosh: Projo Dorong Lanjut ke Surabaya, Ungkit Ekonomi Jawa 3 Kali Lipat
-
Prabowo Dukung Penuh Polri Tanam Jagung: Langkah Berani Lawan Krisis atau Salah Fokus?
-
Skandal Suap Vonis Lepas CPO: Panitera Dituntut 12 Tahun, Ungkap Peran Penghubung Rp60 Miliar!