Suara.com - Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pimpinan Bank Dunia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pertemuan itu membahas beberapa hal penting seperti Presidensi G20 Indonesia, transisi energi, lingkungan, penanganan pandemi Covid-19, hingga isu-isu kawasan.
Pimpinan Bank Dunia yang dimaksud yakni Axel Van Trotsenburg selaku Managing Director of Operations, Manuela V. Ferro selaku Vice President East Asia and Pasific Region, serta Satu Kahkonen selaku Country Director Indonesia.
Sementara Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Area yang dibicarakan tadi sedikit mengenai Covid, kemudian tadi mengenai energy transition mechanism. Kemudian juga tadi bicara menyangkut masalah mangrove, bicara tadi ibu kota, sangat luas pembicaraan tadi, dan juga bicara mengenai sampai pada Myanmar juga," kata Luhut dalam keterangannya usai pertemuan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa Bank Dunia memberikan dukungannya terhadap agenda-agenda G20 di Indonesia. Menurutnya, kepemimpinan Indonesia pada G20 yang didukung oleh dunia internasional memegang peranan penting dalam upaya pemulihan ekonomi global selepas pandemi.
"Banyak negara yang masih tertinggal dan itu tentu perlu mendapatkan perhatian agar tema Indonesia 'Recover Together, Recover Stronger' itu bisa betul-betul terjadi di mana kepemimpinan Indonesia dan melalui dukungan dari G20, serta lembaga-lembaga internasional bisa memberikan perhatian kepada negara-negara yang masih belum bisa pulih," jelasnya.
"Karena akses vaksinnya kurang, karena juga dari sisi tantangan ekonomi di dalam negeri dari negara-negara yang berpendapatan rendah, itu menjadi suatu tantangan yang luar biasa. Jadi ini adalah salah satu pembahasan untuk G20, Bank Dunia akan mendukung dan tentu kepemimpinan Indonesia penting," sambung Sri.
Selain itu, dalam perbincangan juga dibahas mengenai bagaimana Indonesia bisa menjadi contoh penerapan transisi energi, komitmen untuk melaksanakan Komitmen Paris, hingga menurunkan karbon sesuai dengan nationally determined contribution (NDC) Indonesia. Namun, Sri Mulyani melanjutkan, untuk mencapai ambisi net zero di dunia, Indonesia memerlukan dukungan internasional terutama dalam hal pendanaan dan kerangka kebijakan.
"Dalam hal ini tadi pembahasannya sangat konkret karena Indonesia sudah punya sekarang mekanisme untuk membentuk carbon price, carbon market, carbon tax, dan Indonesia juga membangun renewable energy yang cukup banyak. Bagaimana ini nanti akan dibawa di dalam forum internasional sehingga support dari internasional, baik dari sisi pendanaan dan juga dari sisi policy framework itu bisa berjalan baik," paparnya.
Baca Juga: Kemenaker: Aturan JHT Cair Usia 56 Tahun Telah Dapat Restu Dari Presiden Jokowi
"Tadi Presiden menekankan bahwa komitmen Indonesia sangat kuat dan Indonesia tidak mau bicara saja, kita mau melakukan. Namun, untuk bisa melakukan tentu financing itu menjadi sangat penting," tambahnya.
Selanjutnya, pembicaraan juga membahas mengenai ketahanan pangan dunia. Menurut Menteri Keuangan, Presiden Jokowi menyampaikan perhatiannya mengenai tren kenaikan harga pangan dunia yang bisa mengancam pemulihan ekonomi dunia.
"Bapak Presiden sangat ingin bahwa pemulihan ekonomi dunia itu tidak terdisrupsi karena kenaikan harga, terutama harga pangan, yang tentu akan sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, perlu suatu kesepakatan global mengenai hal itu," ungkapnya.
Dalam bidang lingkungan, Bank Dunia juga memberikan dukungan untuk program penanaman kembali mangrove di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan, program tersebut bisa menjadi salah satu contoh upaya Indonesia dalam penanganan dampak perubahan iklim.
"Juga dari sisi kemampuan untuk menjaga hutan kita tidak terjadi kebakaran selama tiga tahun ini yang tentu akan sangat berbeda sekali dengan situasi di berbagai negara yang sedang menghadapi kebakaran hutan," tambahnya.
Di samping itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai beberapa isu kawasan seperti situasi di Myanmar dan masalah kemanusiaan di Afghanistan. Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap isu kemanusiaan di dua negara tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Presiden Buruh: Tidak Masuk Akal Jika Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Kabupaten Bekasi
-
Kronologi dan 6 Fakta Tenggelamnya Kapal KM Putri Sakinah di Labuan Bajo yang Menjadi Sorotan Dunia
-
KPK Panggil Eks Sekdis Kabupaten Bekasi yang Sempat Diamankan Saat OTT
-
Pramono Anung: Kenaikan UMP Jakarta Tertinggi, Meski Nominalnya Kalah dari UMK Bekasi
-
Polri Kerahkan Tambahan 1.500 Personel, Perkuat Penanganan Bencana Sumatra
-
Cekcok Ponsel Berujung KDRT Brutal di Sawangan, Polisi Langsung Amankan Pelaku!
-
Buruh KSPI Demo Dekat Istana: Tuntut UMP DKI Jadi Rp5,8 Juta, Anggap Angka Pramono Tak Sesuai KHL
-
Menuju Fase Rehabilitasi: Pemerintah Pastikan Sekolah, RSUD, dan Pasar di Sumatra Mulai Pulih
-
Arus Balik Nataru 2026 Dibayangi Kepadatan Tol, Polda Metro Siapkan 5 Skema Rekayasa Lalu Lintas Ini
-
Soal Adanya Pengibaran Bendera GAM, PDIP Beri Pesan: Jangan Campuradukkan Politik dalam Bencana