Suara.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto atau Tina Toon mengktitik soal adanya tambahan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam APBD DKI tahun anggaran 2022.
Diketahui, dari data belanja pegawai yang diterima DPRD DKI, tambahan anggaran sebesar Rp 516 miliar itu berupa tambahan penghasilan pegawai.
"Setelah Pergub APBD keluar, itu ternyata memang ada penambahan. Dari komisi A menanyakan bagaimana untuk implementasinya gitu. Kemarin kan aku mengkritisi juga," ujar Tina Toon saat dihubungi wartawan, Jumat (18/2/2022).
Menurut Tina Toon, penindakan penegakan PPKM yang dilakukan Satpol PP di lapangan yang ia lihat belum maksimal kepada perorangan maupun tempat usaha.
Ia mencontohkan penindakan adanya kerumunan di salah satu mal kawasan Kelapa Gading.
"Contohnya kemarin ada kerumunan di salah satu mal di Kelapa Gading. Itu penindakannya ada, namun rasanya belum maksimal untuk yang namanya aparat Satpol PP dan penunjang-penunjangnya," tutur Tina.
Terlebih besarnya anggaran hibah yang dikucurkan Satpol PP pada tahun 2022.
Dana hibah tersebut diperuntukkan di tiga instansi yakni Komando Daerah Militer Jaya (Kodam Jaya), Komando Garnisun Tetap I/Jakarta, dan Polda Metro Jaya.
Karena itu, kata Tina Toon, Komisi A DPRD akan menggelar rapat kembali bersama Satpol PP untuk mengevaluasi terkait dana hibah yang lebih besar dari dana operasional Satpol PP itu sendiri.
Baca Juga: Ida F-PDIP DPRD Minta Pemprov DKI Laksanakan Putusan PTUN soal Pengerukan Kali Mampang
"Ini akan ada lanjutan untuk evaluasi di mana, kenapa, untuk hibahnya bisa proporsionalnya lebih besar dibandingkan operasional. Bahkan Satpolnya ngomong saya iri dengan instansi yang dia kasih hibah. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar juga. Nah, ini ada rapat ke depan evaluasi dan pembahasan anggaran berikutnya juga gitu."
Sebelumnya, Satpol PP DKI mengajukan anggaran Rp 516 miliar untuk para petugasnya di tahun 2022. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan Satpol PP DKI Jakarta yang disiarkan secara virtual, Selasa (15/2/2022).
Dalam rapat itu, total pengajuan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 itu senilai Rp 1,38 triliun.
Rinciannya terdiri dari belanja SKPD sebesar Rp 625,15 miliar dan belanja pegawai Rp 757,21 miliar. Untuk belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya Rp 241,2 miliar dan tambahan penghasilan pegawai Rp 516,01 miliar.
Kepala Satpol PP DKI, Arifin dalam rapat itu memaparkan penambahan anggaran Rp 516,01 miliar dibanding tahun lalu
Berita Terkait
-
Ida F-PDIP DPRD Minta Pemprov DKI Laksanakan Putusan PTUN soal Pengerukan Kali Mampang
-
Satpol PP Tanjung Priok Bantu Angkut Bansos Untuk Disalurkan ke Warga Isoman
-
Tidak Gunakan Aplikasi PeduliLindungi, Satpol PP Kenakan Sanksi 28 Tempat Usaha di Jakpus
-
28 Tempat Usaha di Jakpus Disanksi Tak Sediakan Aplikasi PeduliLindungi, Satu di Antaranya Ditutup 3 Hari
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
Terkini
-
Bukan Pak Ogah, Polisi Ungkap Dalang di Balik Rantai Viral Exit Tol Rawa Buaya
-
Mahfud MD Sebut Kapolri Akui Rekrutmen Polri Ada Titipan: Dibuat Kuota Khusus untuk Masukkan Orang
-
Fakta Penting Stunting dan Upaya Nyata Mengatasinya
-
RUU Disinformasi Masih Wacana, Mensesneg Sebut untuk Pertanggungjawaban Platform Digital
-
KPK Bantah Lindungi Bos Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Rieke 'Oneng' Desak Negara Serius Tangani Isu Child Grooming, Singgung E-Book Aurelie Moeremans
-
Sidang Gugatan Ucapan Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal 98: Psikolog UI Ditegur Hakim karena Minum
-
BK DPR Ungkap Jantung RUU Perampasan Aset: Aset Rp 1 Miliar Bisa Disita
-
Bukan Hanya Nadiem, Ini Alasan Kejaksaan Sering Minta Bantuan TNI untuk Pengamanan Kasus Korupsi
-
Berani Lawan Arus Sendirian, Mampukah PDIP Jegal Wacana Pilkada via DPRD di Parlemen?