Suara.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto atau Tina Toon mengktitik soal adanya tambahan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam APBD DKI tahun anggaran 2022.
Diketahui, dari data belanja pegawai yang diterima DPRD DKI, tambahan anggaran sebesar Rp 516 miliar itu berupa tambahan penghasilan pegawai.
"Setelah Pergub APBD keluar, itu ternyata memang ada penambahan. Dari komisi A menanyakan bagaimana untuk implementasinya gitu. Kemarin kan aku mengkritisi juga," ujar Tina Toon saat dihubungi wartawan, Jumat (18/2/2022).
Menurut Tina Toon, penindakan penegakan PPKM yang dilakukan Satpol PP di lapangan yang ia lihat belum maksimal kepada perorangan maupun tempat usaha.
Ia mencontohkan penindakan adanya kerumunan di salah satu mal kawasan Kelapa Gading.
"Contohnya kemarin ada kerumunan di salah satu mal di Kelapa Gading. Itu penindakannya ada, namun rasanya belum maksimal untuk yang namanya aparat Satpol PP dan penunjang-penunjangnya," tutur Tina.
Terlebih besarnya anggaran hibah yang dikucurkan Satpol PP pada tahun 2022.
Dana hibah tersebut diperuntukkan di tiga instansi yakni Komando Daerah Militer Jaya (Kodam Jaya), Komando Garnisun Tetap I/Jakarta, dan Polda Metro Jaya.
Karena itu, kata Tina Toon, Komisi A DPRD akan menggelar rapat kembali bersama Satpol PP untuk mengevaluasi terkait dana hibah yang lebih besar dari dana operasional Satpol PP itu sendiri.
Baca Juga: Ida F-PDIP DPRD Minta Pemprov DKI Laksanakan Putusan PTUN soal Pengerukan Kali Mampang
"Ini akan ada lanjutan untuk evaluasi di mana, kenapa, untuk hibahnya bisa proporsionalnya lebih besar dibandingkan operasional. Bahkan Satpolnya ngomong saya iri dengan instansi yang dia kasih hibah. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar juga. Nah, ini ada rapat ke depan evaluasi dan pembahasan anggaran berikutnya juga gitu."
Sebelumnya, Satpol PP DKI mengajukan anggaran Rp 516 miliar untuk para petugasnya di tahun 2022. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan Satpol PP DKI Jakarta yang disiarkan secara virtual, Selasa (15/2/2022).
Dalam rapat itu, total pengajuan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 itu senilai Rp 1,38 triliun.
Rinciannya terdiri dari belanja SKPD sebesar Rp 625,15 miliar dan belanja pegawai Rp 757,21 miliar. Untuk belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya Rp 241,2 miliar dan tambahan penghasilan pegawai Rp 516,01 miliar.
Kepala Satpol PP DKI, Arifin dalam rapat itu memaparkan penambahan anggaran Rp 516,01 miliar dibanding tahun lalu
Berita Terkait
-
Ida F-PDIP DPRD Minta Pemprov DKI Laksanakan Putusan PTUN soal Pengerukan Kali Mampang
-
Satpol PP Tanjung Priok Bantu Angkut Bansos Untuk Disalurkan ke Warga Isoman
-
Tidak Gunakan Aplikasi PeduliLindungi, Satpol PP Kenakan Sanksi 28 Tempat Usaha di Jakpus
-
28 Tempat Usaha di Jakpus Disanksi Tak Sediakan Aplikasi PeduliLindungi, Satu di Antaranya Ditutup 3 Hari
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Presiden Iran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan dan Blokade
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran