Suara.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membongkar soal pembangunan IKN Nusantara.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Presiden Joko Widodo telah memutuskan tentang pembangunan IKN di Kalimantan.
Keputusan tersebut disahkan dengan lahirnya UU IKN yang secara sah melalui parpurna DPR pada Januari 2022.
Bahkan, saat ini pembangunan IKN di Kalimantan Timur sudah mulai dilakukan.
Hasto mengatakan, pembangunan IKN pada prinsipnya adalah Indonesiasentris.
Ia mengungkapkan bahwa prinsip tersebut sesuai dengan cita-cita Soekarno.
"Konsepsinya Ibu Kota Negara baru ini merupakan penjabaran dari Indonesiasentris dan secara historis apa yang dilakukan oleh Bung Karno pada tahun 60 sudah menempatkan Kalimantan itu sebagai koridor strategis guna menatap masa depan dunia yang berada di Pasifik," ujar Hasto, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jumat (18/2/2022).
Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa penempatan lokasi sudah sesuai dengan konsekuensi geopolitik Indonesia.
"Mengingat di depan Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur itu terbentang suatu kawasan perdagangan strategis dari Selat Lombok hingga ke Selat Makassar," bebernya.
Baca Juga: Gus Yahya Blak-blakan, PBNU Ingin Terlibat Desain Sosial IKN Nusantara, Ini Tujuannya
Hasto memaparkan, pembangunan IKN adalah mencerminkan geopolitik dari Soekarno yang bebas dari penjajahan.
"Kemudian semangat dunia baru yang demokratis yang mengedepankan eksistensi damai," imbuhnya.
Selain itu, Hasto juga mengapresiasi arsitek Yori Antar yang telah mengangkat konsepsi arsitektur berdasarkan budaya dan kondisi geografis Indonesia.
"Bung Karno sejak awal menegaskan pentingnya Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan, membangun jalan berdiri di atas kaki sendiri. Apa yang disampaikan Pak Yori menggambarkan kebangkitan spirit itu. Spirit untuk mengangkat arsitektur Indonesia yang jika digali muatan filosofisnya juga luar biasa," ucapnya.
"Pak Yori telah menggali keseluruhan khasanah arsitektur Indonesia untuk ditampilkan dalam kesadaran iklim dua musim dan pemahaman terhadap ruang publik serta sistem sosial gotong royong," lanjutnya.
Berita Terkait
-
Sebut Bung Karno Tukang Penjarakan Ulama, Haikal Hassan Sampaikan Permintaan Maaf ke Organisasi Sayap PDI Perjuangan
-
Meninggal Akibat Omicron Capai 69 persen, Jokowi Minta Vaksinasi Didahulukan ke Lansia: Penting Sekali!
-
Gus Yahya Blak-blakan, PBNU Ingin Terlibat Desain Sosial IKN Nusantara, Ini Tujuannya
-
Manfaatkan IKN, Mendagri Dorong Pemda Cari Investor Buat Bangun Enclave di Penajam Paser Utara
-
Panglima TNI Bakal Tambah 50 Ribu Personel Baru untuk Ditugaskan di IKN Nusantara
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Update Data Korban Perang Lebanon, 2020 Orang Tewas Menyusul Serangan Israel di Wilayah Selatan
-
Jeritan Ayah di Gaza Menanti Evakuasi 4 Anaknya yang 6 bulan Terkubur Beton di Masa Gencatan Senjata
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit