Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali meninjau pelaksanaan percepatan vaksinasi di sejumlah daerah secara virtual pada Jumat (18/2/2022). Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta agar daerah-daerah bisa memprioritaskan lansia untuk segera divaksin.
Dari pengamatannya, Jokowi melihat dosis kedua dan dosis ketiga di beberapa daerah masih rendah atau di bawah 60 persen. Ia ingin agar daerah yang dimaksud bisa melakukan percepatan dan mendahulukan lansia.
"Agar didahulukan yang lansia, penting sekali," kata Jokowi seperti dikutip melalui siaran langsung di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.
Hal tersebut disampaikannya karena melihat kasus meninggal dunia akibat varian Omicron itu mayoritas merupakan lansia dan juga warga yang belum divaksin.
"Karena dari data terakhir yang saya terima, 69 persen yang meninggal karena Omicron adalah lansia yang pertama, yang kedua yang belum divaksin," ujarnya.
Setelah menyampaikan arahan, Jokowi mempersilakan Bupati Boyolali M Said Hidayat untuk melaporkan pelaksanaan vaksinasi dan perkembangan kasus Covid-19 di daerahnya. Kepada Jokowi, Said melaporkan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 yang begitu cepat dalam empat hari terakhir.
Said menyebut mulanya terdapat 73 kasus konfirmasi positif, kemudian bertambah menjadi 120 kasus dan mencapai 345 kasus pada data terakhir.
"Kami bersama masyarakat Kabupaten Boyolali menghadapi dengan situasi yang tetap tenang dan akan tetapi langkah-langkah tetap kita laksanakan," ujar Said.
Kemudian, Said juga melaporkan capaian vaksinasi di Kabupaten Boyolali kurang lebih 93,91 persen dan untuk tahap keduanya mencapai 85 persen. Sedangkan vaksin untuk anak usia 6 hingga 11 tahun sudah mencapai 100,4 persen untuk dosis pertama dan 95 persen dosis kedua.
Namun pada kesempatan tersebut Said menyampaikan permohonan maaf dikarenakan capaian vaksin lansia yang masih rendah.
"Mohon maaf pak presiden untuk capaian lansia kami masih terus berjalan door to door kita lakukan kita laksanakan karena capaian kita masih kurang lebih 77 persen untuk lansia," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Indonesia Belum Pakai Vaksin Covid-19 Halal, MUI Desak DPR Panggil Kemenkes
-
Klaim Bisa Kendalikan Omicron karena Kebut Vaksinasi, Puan: Indonesia Peringkat 5 Setelah China, India, AS dan Brasil
-
Genjot Vaksinasi COVID-19, Binda Banten Target 95.000 Jiwa Divaksin Bulan Ini
-
Cegah Lonjakan Covid-19, Brantas Abipraya Gelar Vaksinasi Booster untuk Pegawai
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Ousmane Dembele Raih Ballon dOr 2025, Siapa Sosok Istri yang Selalu Mendampinginya?
-
Meski Perpres Sudah Terbit, Tapi Menkeu Purbaya Mau Review Ulang Soal Kenaikan Gaji ASN 2025
-
Prabowo: Indonesia Mengakui dan Jamin Keamanan Israel Jika Palestina Merdeka
-
Profil Glory Lamria: Diaspora Viral Usai Kunjungan Presiden di Amerika Serikat
-
Analisis IHSG Hari Ini Usai Wall Street Cetak Rekor Didorong Harga Saham Nvidia
Terkini
-
Konflik Yalimo Pecah Gegara Ucapan Rasis, Kemensos Siapkan Sembako dan 100 Babi untuk Pesta Damai
-
Dugaan Perubahan Riwayat Pendidikan Gibran, Pengamat: Skandal Besar yang Bisa Guncang KPU!
-
Fakta Baru Suami di Cakung Bakar Istri Hidup-hidup: MA Ditangkap saat Nge-fly Narkoba di WC
-
Indonesia Siap Berkontribusi Nyata Lawan Perubahan Iklim, Begini Caranya!
-
Prabowo Desak Akhiri Konflik Palestina-Israel: Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian!
-
Prabowo Desak Dunia Akui Palestina: Janji Indonesia Siap Akui Israel
-
Tutup Pintu Damai, Ridwan Kamil Pilih Tak Hadir Saat Mediasi dengan Lisa Mariana di Bareskrim
-
Tak Hanya Obat Palsu, BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik dan Skincare Ilegal
-
Kepala BPOM Jawab Surat Terbuka Nikita Mirzani : Siap Jadi Saksi, Asal Diminta Hakim
-
Harta Wahyudin Moridu Minus Rp 2 Juta, KPK Ingatkan Pejabat Jujur LHKPN