Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali meninjau pelaksanaan percepatan vaksinasi di sejumlah daerah secara virtual pada Jumat (18/2/2022). Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta agar daerah-daerah bisa memprioritaskan lansia untuk segera divaksin.
Dari pengamatannya, Jokowi melihat dosis kedua dan dosis ketiga di beberapa daerah masih rendah atau di bawah 60 persen. Ia ingin agar daerah yang dimaksud bisa melakukan percepatan dan mendahulukan lansia.
"Agar didahulukan yang lansia, penting sekali," kata Jokowi seperti dikutip melalui siaran langsung di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.
Hal tersebut disampaikannya karena melihat kasus meninggal dunia akibat varian Omicron itu mayoritas merupakan lansia dan juga warga yang belum divaksin.
"Karena dari data terakhir yang saya terima, 69 persen yang meninggal karena Omicron adalah lansia yang pertama, yang kedua yang belum divaksin," ujarnya.
Setelah menyampaikan arahan, Jokowi mempersilakan Bupati Boyolali M Said Hidayat untuk melaporkan pelaksanaan vaksinasi dan perkembangan kasus Covid-19 di daerahnya. Kepada Jokowi, Said melaporkan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 yang begitu cepat dalam empat hari terakhir.
Said menyebut mulanya terdapat 73 kasus konfirmasi positif, kemudian bertambah menjadi 120 kasus dan mencapai 345 kasus pada data terakhir.
"Kami bersama masyarakat Kabupaten Boyolali menghadapi dengan situasi yang tetap tenang dan akan tetapi langkah-langkah tetap kita laksanakan," ujar Said.
Kemudian, Said juga melaporkan capaian vaksinasi di Kabupaten Boyolali kurang lebih 93,91 persen dan untuk tahap keduanya mencapai 85 persen. Sedangkan vaksin untuk anak usia 6 hingga 11 tahun sudah mencapai 100,4 persen untuk dosis pertama dan 95 persen dosis kedua.
Namun pada kesempatan tersebut Said menyampaikan permohonan maaf dikarenakan capaian vaksin lansia yang masih rendah.
"Mohon maaf pak presiden untuk capaian lansia kami masih terus berjalan door to door kita lakukan kita laksanakan karena capaian kita masih kurang lebih 77 persen untuk lansia," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Indonesia Belum Pakai Vaksin Covid-19 Halal, MUI Desak DPR Panggil Kemenkes
-
Klaim Bisa Kendalikan Omicron karena Kebut Vaksinasi, Puan: Indonesia Peringkat 5 Setelah China, India, AS dan Brasil
-
Genjot Vaksinasi COVID-19, Binda Banten Target 95.000 Jiwa Divaksin Bulan Ini
-
Cegah Lonjakan Covid-19, Brantas Abipraya Gelar Vaksinasi Booster untuk Pegawai
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Biar Nggak Merasa Ketipu, Ini Alasan Hukum Kenapa Kuota Internet Kamu Hangus Saat Masa Aktif Habis
-
Bukan 18 Tahun, Nadiem Makarim Bongkar Hitungan Jaksa: Total Saya Dituntut 27 Tahun Penjara!
-
Prabowo Bangga, Gaji Hakim RI Naik 280 Persen dan Kini di Atas Malaysia
-
Prabowo Tantang Satgas PKH: Takut Bandit atau Berani Bela Rakyat?
-
Budisatrio Djiwandono Siap Hadirkan Para Dubes untuk Simak Sinergi Karang Taruna - Sekolah Rakyat
-
Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia
-
Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu