Suara.com - Pernyataan ini tanggapi hasil penelitian sejarah, tentara Belanda melakukan "kekerasan ekstrem“ di Indonesia selama 1945-1950. Peneliti sejarah mengatakan jenis-jenis kekerasan itu masa kini dianggap "kejahatan perang“.
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte hari Kamis (17/2) menyampaikan permintaan "maaf yang mendalam” kepada Indonesia, setelah hasil penelitian sejarah perang kemerdekaan Indonesia di Belanda menemukan, pasukan Belanda telah menggunakan "kekerasan berlebihan" dalam upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas bekas jajahan mereka setelah Perang Dunia Kedua berakhir di Eropa.
Mark Rutte menanggapi hasil studi tiga lembaga penelitian terkemuka di Belanda, yang menyatakan bahwa militer Belanda telah terlibat dalam kekerasan sistematis, berlebihan dan tidak etis di Indonesia selama periode 1945-1949 pasca proklamasi kemerdekaan.
Penelitian itu dilakukan oleh Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), The Netherlands Institute of Military History (NIMH) dan -NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies yang berlangsung selama 4 ½ tahun.
Hasil penelitian itu dirilis oleh ketiga lembaga hari Kamis. Saat ini di Rijksmuseum Amsterdam juga sedang berlangsung pameran tentang revolusi kemerdekaan Indonesiayang penyelenggarannya juga melibatkan peneliti dan museum dari Indonesia.
Fakta memalukan
"Kami harus menerima fakta yang memalukan," kata Mark Rutte pada konferensi pers setelah temuan itu dipublikasikan.
"Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia hari ini atas nama pemerintah Belanda."
Hasil kajian yang didanai oleh pemerintah Belanda dan dimulai sejak tahun 2017 itu melibatkan puluhan akademisi dan pakar dari kedua negara. Penelitian itu menyimpulkan bahwa militer Belanda selama 1945-1950 telah melakukan "kekerasan ekstrem" di Indonesia "secara rutin dan struktural”, antara lain eksekusi ilegal, perlakuan buruk dan penyiksaan, penahanan di bawah kondisi yang tidak manusiawi, pembakaran rumah dan desa, pencurian dan perusakan properti dan persediaan makanan, serangan udara yang tidak proporsional dan penembakan artileri, dan penangkapan massal secara acak.
Baca Juga: Revolusi Kemerdekaan dan Kekerasan Ekstrem Tentara Belanda dan Indonesia
Di masa sekarang dianggap sebagai "kejahatan perang" Kekerasan oleh militer Belanda yang disebutkan itu, pada masa sekarang akan dianggap sebagai "kejahatan perang”, kata sejarawan Ben Schoenmaker dari Institut Sejarah Militer Belanda, salah satu anggota tim peneliti.
"Politisi yang bertanggung jawab (saat itu) menutup mata terhadap kekerasan ini, seperti halnya otoritas militer, sipil dan hukum: mereka membantu kejahatan itu, mereka menyembunyikan itu, dan mereka hampir atau tidak sama sekali menghukum pelakunya," katanya.
Sekitar 100.000 orang Indonesia tewas sebagai akibat langsung dari perang, dan meskipun persepsi konflik telah berubah di Belanda, pemerintah Belanda tidak pernah sepenuhnya memeriksa atau mengakui ruang lingkup tanggung jawabnya. hp/as (dpa, rtr, afp)
Berita Terkait
-
Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan
-
Prahara Internal PBNU, Menakar Jejak Konflik KH Miftahul Akhyar dari Surabaya hingga Pusat
-
5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
-
Novel Kereta 4.50 dari Paddington: Trik Pembunuhan di Luar Nalar
-
Dari Tulus hingga Hindia, Sunset di Kebun Tawarkan Pengalaman Festival Musik di Tengah Ruang Hijau
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan
-
Resmi! Zulhas Lantik Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta Gantikan Eko Patrio
-
GMNI Desak Pemerintah Hentikan Total Program Kopdes Merah Putih: Jangan Boroskan APBN
-
Kemenhan Akui 32 Peserta Hamil Sempat Ikut Latsarmil SPPI, Akhirnya Dipulangkan
-
Gempa Pacitan Terasa hingga Yogyakarta, KAI Sempat Hentikan Perjalanan Kereta
-
Jangan Lewatkan Keseruan Belanja di Alfamidi Akhir Pekan Ini: Bonus Spesial Sudah Menanti
-
5 Peserta SPPI Tewas, TB Hasanuddin Desak Latihan Militer Calon Manajer Koperasi Dihentikan
-
Warga Keluhkan Dentuman Kembang Api di Prambanan, Kades Sebut Acara Pre-Wedding Sespri Prabowo
-
5 Peserta SPPI Tewas, Kemhan Evaluasi Total Program Latsarmil
-
Bukan Untuk Cetak Tentara, Kemhan Ungkap Misi Utama Latsarmil Calon Manajer Kopdes