Suara.com - Ketua DPP Partai Nasdem, Taufiqulhadi, turut berkomentar adanya usulan Pemilu 2024 agar diundur satu atau dua tahun yanng disampaikan Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Momentum perbaikan ekonomi dijadikan alasan pemunduran tersebut.
Taufiqulhadi mengatakan, dari pada memperjuangkan momentum perbaikan ekonomi lebih baik momentum perkembangan demokrasi yang harus dipertahankan.
"Lebih utama mempertahankan momentum perkembamgan demokrasi ketimbang momentum perbaikan ekonomi," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, kekinian Indonesia sedang berusaha bersama-sama untuk mencapai konsolidasi demokrasi. Ia menilai konsolidasi perbaikan demokrasi kekinian bisa hancur jika malah diabaikan.
Ia mengatakan, soal momentum perbaikan ekonomi masih bisa dilakukan usai terpilih kepala negara baru dari Pemilu 2024.
"Sementara perbaikan ekonomi dapat dilanjutkan dengan mudah asal terpilih orang-orang yang punya visi seperti Pak Jokowi," tuturnya.
"Lagi pula, Pak Jokowi telah meletakkan peta praksis perbaikan ekonomi dengan jelas sekarang maka tinggal dilanjutkan. Tapi dalam demokrasi, begitu kita takluk kepada satu presure, maka berikutnya kita akan keenakan untuk memerintah di luar prinsip-prinsip demokrasi. Itu berbahaya sekali," sambungnya.
Menurutnya Presiden Joko Widodo sendiri pernah menyatakan tidak ingin masa jabatannya diperpanjang. Adanya penundaan pemilu masa jabatan presiden maka akan bertambah.
"Ingat, Pak Jokowi sendiri tidak pernah menyatakan ingin diperpanjang masa jabatannya. Orang saja mengada-ada," tandasnya.
Baca Juga: Telah Belasan Kali Presiden Jokowi Datang ke Papua, Anggota MRP: Tidak Pernah Selesaikan Masalah
Usulan Cak Imin
Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi Freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi," tuturnya.
Cak Imin menjelaskan, para pelaku bisnis juga sudah menyampaikan masukan bahwa 2022-2023 akan ada tren dan momentum perbaikan ekonomi yang luar biasa.
Berita Terkait
-
Profil Bambang Susantono: Vice President Asian Development Bank Si Calon Kuat Kepala Otorita IKN
-
Muhaimin Iskandar Didukung Nelayan Rembang untuk Maju di Pilpres 2024
-
Tak Hanya Jual Beli Tanah, Pelajar dan Mahasiswa Wajib Punya BPJS Kesehatan! Ini Aturan Selengkapnya
-
Telah Belasan Kali Presiden Jokowi Datang ke Papua, Anggota MRP: Tidak Pernah Selesaikan Masalah
-
Cak Imin PKB Usul Pemilu 2024 Diundur, Mardani PKS Wanti-wanti: Rezim Otoriter Muncul karena Berkuasa Begitu Lama
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
Terkini
-
Proaktif, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Perlindungan Korban Kecelakaan KRL Bekasi
-
Dinilai Kaburkan Nilai Yurisdiksi, Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU Peradilan Militer
-
Peta Kekuatan Jelang Muktamar NU, Muncul 5 Poros 'Paslon' Pimpinan, Siapa Terkuat?
-
Izin Terancam Dicabut? Kemenhub Bentuk Tim dan Panggil Manajemen Green SM Buntut Kecelakaan KRL
-
Heboh Video Tahanan di Bandara, Begini Penjelasan KPK
-
11 Tahun Mengabdi di Kompas TV, Nur Ainia Eka Rahmadyna Gugur Dalam Musibah Kereta Bekasi
-
Jadwal Kereta Masih Terdampak Insiden Bekasi Timur, KA Parahyangan Terhambat 6 Jam Lebih
-
Target Beres Hari Ini! KCI Kebut Evakuasi KRL yang Tabrakan di Bekasi dan Audit Ulang Jalur
-
Cair Secepat Mungkin! Jasa Raharja Siapkan Rp50 Juta bagi Ahli Waris Korban Kecelakaan KRL di Bekasi
-
Usulan Aula Dansa Donald Trump Picu Perdebatan di Kongres AS soal Anggaran