Suara.com - Ketua DPP Partai Nasdem, Taufiqulhadi, turut berkomentar adanya usulan Pemilu 2024 agar diundur satu atau dua tahun yanng disampaikan Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Momentum perbaikan ekonomi dijadikan alasan pemunduran tersebut.
Taufiqulhadi mengatakan, dari pada memperjuangkan momentum perbaikan ekonomi lebih baik momentum perkembangan demokrasi yang harus dipertahankan.
"Lebih utama mempertahankan momentum perkembamgan demokrasi ketimbang momentum perbaikan ekonomi," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, kekinian Indonesia sedang berusaha bersama-sama untuk mencapai konsolidasi demokrasi. Ia menilai konsolidasi perbaikan demokrasi kekinian bisa hancur jika malah diabaikan.
Ia mengatakan, soal momentum perbaikan ekonomi masih bisa dilakukan usai terpilih kepala negara baru dari Pemilu 2024.
"Sementara perbaikan ekonomi dapat dilanjutkan dengan mudah asal terpilih orang-orang yang punya visi seperti Pak Jokowi," tuturnya.
"Lagi pula, Pak Jokowi telah meletakkan peta praksis perbaikan ekonomi dengan jelas sekarang maka tinggal dilanjutkan. Tapi dalam demokrasi, begitu kita takluk kepada satu presure, maka berikutnya kita akan keenakan untuk memerintah di luar prinsip-prinsip demokrasi. Itu berbahaya sekali," sambungnya.
Menurutnya Presiden Joko Widodo sendiri pernah menyatakan tidak ingin masa jabatannya diperpanjang. Adanya penundaan pemilu masa jabatan presiden maka akan bertambah.
"Ingat, Pak Jokowi sendiri tidak pernah menyatakan ingin diperpanjang masa jabatannya. Orang saja mengada-ada," tandasnya.
Baca Juga: Telah Belasan Kali Presiden Jokowi Datang ke Papua, Anggota MRP: Tidak Pernah Selesaikan Masalah
Usulan Cak Imin
Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi Freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi," tuturnya.
Cak Imin menjelaskan, para pelaku bisnis juga sudah menyampaikan masukan bahwa 2022-2023 akan ada tren dan momentum perbaikan ekonomi yang luar biasa.
Berita Terkait
-
Profil Bambang Susantono: Vice President Asian Development Bank Si Calon Kuat Kepala Otorita IKN
-
Muhaimin Iskandar Didukung Nelayan Rembang untuk Maju di Pilpres 2024
-
Tak Hanya Jual Beli Tanah, Pelajar dan Mahasiswa Wajib Punya BPJS Kesehatan! Ini Aturan Selengkapnya
-
Telah Belasan Kali Presiden Jokowi Datang ke Papua, Anggota MRP: Tidak Pernah Selesaikan Masalah
-
Cak Imin PKB Usul Pemilu 2024 Diundur, Mardani PKS Wanti-wanti: Rezim Otoriter Muncul karena Berkuasa Begitu Lama
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
-
Festival Bidar Palembang: Tradisi Sungai Musi yang Bertahan Sejak Zaman Kesultanan
-
IHSG 'Kebakaran' Imbas Kabar MSCI, Saham-saham Idola Pasar Mendadak ARB!
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
Terkini
-
Amukan Badai Salju di New York: 10 Nyawa Melayang, Kota Berstatus Kode Biru
-
Bisa Jadi Pintu Masuk Reshuffle, Kursi Kosong Wamenkeu Bikin Panas Dingin Menteri Lain
-
Ketua KPK Paparkan Statistik Korupsi 2025 di DPR: 116 Perkara Disidik dan 11 Kali OTT
-
Ketua KPK Paparkan Capaian Penyelamatan Aset di Hadapan DPR: Rp1,5 Triliun Kembali ke Kas Negara
-
Diplomasi atau Kompromi: Membaca Kursi Panas Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza
-
Indonesia Diminta Tiru Thailand Dalam Antisipasi Virus Nipah
-
Tragedi Malam Berdarah di Blitar, Menantu Habisi Mertua Usai Dicaci Maki dan Diancam Pakai Gergaji
-
5 Poin Geger Kesaksian Ahok: Heran Kekuatan Riza Chalid, Sentil Menteri BUMN
-
DIY Diguncang Gempa M4,5, Dua Orang Terluka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Menlu Sugiono Sebut Indonesia Gabung 'Dewan Trump' Tanpa Iuran, Ini Fakta-faktanya