Suara.com - Pernyataan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 satu sampai dua tahun, dinilai tidak terjadi alamiah begitu saja.
Permintaan Pemilu 2024 ditunda diyakini memang sudah didesain secara stuktur dan masif. Sehingga menjadi muskil, bila permintaan itu merupakan buah pikir Cak Imin.
Pernyataan serupa dengan menjadikan pelaku bisnis dan momentum perbaikan ekonomi juga pernah disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil, pada awal tahun ini menyatakan bahwa pelaku dunia usaha cenderung setuju jika Pemilu 2024 ditunda.
Dua pernyataan orang-orang di lingkar Istana itu yang kemudian juga disorot oleh Pangi Syarwi Chaniago, analis politik, sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting.
Pangi menduga ada pihak yang memang mendesain penundaan Pemilu 2024. Desain itu yang bisa jadi diketahui oleh Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketum PKB, partai koalisi pemerintah.
Pangi menuturkan, apabila pola jawaban mereka yang meminta pemilu ditunda memiliki kesamaan, misalnya kompak menjawab karena alasan perbaikan ekonomi, maka Pangi yakin hal tersebut sudah ada arsitek dan desainnya. Sehingga bukan lagi terjadi secara alamiah.
"Ada yang mulai operasi mendesain agar agenda dan visi mereka tercapai. Dalam politik omong kosong semua berjalan alamiah, ada yang mendesain, ada cost politiknya, ada arsiteknya yang melakukan operasi agenda ini agar mulus," tutur Pangi kepada Suara.com, Kamis (24/2/2022).
Pangi menduga, desain penundaan pemilu itu akan berujung kepada penambahan masa jabatan Joko Widodo selaku Presiden. Tentu saja, penambahan jabatan presiden itu akan didorong para tokoh dari dalam maupun luar lingkar Jokowi.
Mereka diyakini bukan tanpa sebab mendorong Jokowi menambah masa jabatannya. Dorongan itu semata tidak hanya untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi, namun juga untuk kepentingan para orang-orang di lingkar kekuasaan.
Baca Juga: Tanggapi Usulan Cak Imin, Pengamat: Justru Jika Pemilu 2024 Ditunda Bikin Terganggu
"Saya menduga sedang ada pola desain secara sistematis dan masif untuk menambah masa jabatan presiden yang didorong tokoh dari eksternal dan dari inner circle Jokowi yang lebih kurang 10 tahun happy dan menikmati kue kekuasaan dari presiden Jokowi," papar Pangi.
Rusak Citra PKB
Sementara itu terkait pernyataan Cak Imin, Pangi menilai hal itu akan berdampak terhadap PKB. Ia menganggap permintaan penundaan Pemilu yang datang dari Cak Imin tidak masuk akal dan hanya akan merusak citra PKB.
PKB kini bisa jadi dikesankan sebagai partai yang mendukung kelompok oligarki yang melanggengkan kekuasaan menuju tangga otoriter. Jelas dikatakan Pangi secara citra merugikan PKB dan Cak Imin itu sendiri.
Pangi menegaskan bahwa Pemilu 2024 tidak bisa ditunda atau diganggu gugat untuk digelar seriap lima tahun sekali. Ia membandingkan dengan proyek pemindaan ibu kota ke Kalimantan Timur yang justru tetap berjalan, walau di tengah krisis pandemi.
"Yang minta menunda pemilu berarti bukan tokoh demokrasi, tidak ada alasan menunda pemilu, apalagi karena alasan pandemi, alasan tingkat kepuasaan setingi langit pun tidak memenuhi syarat menunda pemilu, pilpres. Pilkada saja nggak berani ada yang menunda waktu itu, padahal lagi kasus carona parah-parahnya," tukas Pangi.
Berita Terkait
-
Tanggapi Usulan Cak Imin, Pengamat: Justru Jika Pemilu 2024 Ditunda Bikin Terganggu
-
Polemik Usulan Muhaimin Agar Pemilu 2024 Ditunda, Demokrat Pertanyakan Motifnya
-
Berharap Pemilu 2024 Ditunda Hingga 2 Tahun, Cak Imin: Saya Usulkan ke Pak Presiden
-
Jawab Usulan Cak Imin, Hasto PDIP: Tak Ada Ruang Untuk Menunda Pemilu 2024!
-
Dari Perindo Hingga Hanura, Tujuh Parpol Nonparlemen Wacanakan Bakal Berkoalisi Di Pilpres 2024
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT