Polemik Usulan Muhaimin Agar Pemilu 2024 Ditunda, Demokrat Pertanyakan Motifnya

Suara.com - Rencana Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar untuk mengusulkan pelaksanaan pemilu 2024 ditunda satu tahun atau dua tahun dengan alasan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang, menjadi polemik.

Gagasan untuk menunda pemilu yang kembali didengungkan Muhaimin dinilai Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra bisa memunculkan kegaduhan yang tidak penting.

Herzaky mengingatkan pelaksanaan pemilu sudah diatur konstitusi yaitu tiap lima tahun sekali.

Pemerintah, DPR, dan KPU juga sudah menyetujui pemilu legislatif diselenggarakan pada 27 November 2024 dan pemilu presiden pada 14 Februari 2024.

"Jangan kemudian malah membuat gaduh dengan usul-usul yang tidak perlu, apalagi melanggar Konstitusi. Usulan menunda pemilu satu dua tahun ini kan membuat gaduh saja. Jadi ramai. Lalu, energi kita kembali habis buat perdebatan tidak perlu. Bukan fokus ke pemulihan ekonomi," kata Herzaky, Kamis (24/2/2022).

Muhaimin mengatakan usulan menunda pemilu muncul setelah dia menerima aspirasi dari para pelaku usaha dan analis ekonomi, baru-baru ini.

Para pelaku usaha dan analis ekonomi memperkirakan pada 2022-2023, akan terjadi tren perbaikan ekonomi setelah dua tahun dihantam pandemi Covid-19.

Ketua Umum PKB itu mengatakan momentum perbaikan itu tidak boleh terhenti.

"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," kata dia.

Baca Juga: Berharap Pemilu 2024 Ditunda Hingga 2 Tahun, Cak Imin: Saya Usulkan ke Pak Presiden

Tapi hal itu dipertanyakan kembali oleh Herzaky, "apakah benar ini usulan pengusaha?"

"Bulan lalu, ketika ditanya ke elemen pengusaha, tidak ada yang mengaku punya usulan itu. Ataukah, ada elemen pemerintah yang ingin sekali dapat perpanjangan masa jabatan?"

Menurut Herzaky usulan menunda pelaksanaan pemilu selalu diberi alasan demi pemulihan ekonomi.

"Selalu dengan alasan pemulihan ekonomi. Selalu mencoba test the water terus."

"Bulan lalu menteri. Bulan ini salah satu ketum parpol pendukung pemerintah. Apakah ini memang aspirasi apa adanya atau pesanan oligarki? Seakan-akan terorkestrasi?"

Presiden Joko Widodo diyakini akan menolak usulan yang disebut Herzaky berbahaya seperti itu.