Suara.com - Vladimir Putin telah memerintahkan militer Rusia untuk menempatkan pasukan pencegahannya, termasuk senjata nuklir, dalam "siaga khusus".
Dia mengatakan kepada kepala pertahanan itu karena "pernyataan agresif" oleh Barat, di tengah kecaman luas atas invasi ke Ukraina.
Dilansir laman BBC, Senin (28/2/2022), pengumuman itu tidak berarti Rusia berniat menggunakan senjata tersebut.
Amerika Serika (AS) segera mengutuk keputusannya menyebutnya sebagai "eskalasi yang tidak dapat diterima".
Pekan lalu, Putin telah memperingatkan bahwa, "siapa pun yang mencoba menghalangi kami di Ukraina akan melihat konsekuensi yang belum pernah Anda lihat dalam sejarah Anda".
Kata-kata itu secara luas ditafsirkan sebagai sinyal ancaman untuk menggunakan senjata nuklir jika Barat menghalangi jalannya.
Peringatan itu menjadi lebih tajam pada Minggu (27/2/2022), ketika dia memerintahkan menteri pertahanan Rusia dan kepala staf umum militer untuk menempatkan pasukan penangkal nuklir pada "rezim khusus tugas tempur".
Setelah pengumuman Putin, UE mengumumkan serangkaian sanksi dan tindakan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia.
Mulai dari pembiayaan senjata untuk Ukraina, larangan total pesawat Rusia menggunakan wilayah udara UE, dan membatasi outlet media yang dikelola Kremlin Sputnik dan Russia Today dari wilayah UE.
Baca Juga: Wawancara Eksklusif Warga Ukraina di Tengah Agresi Rusia: Sudah Banyak Sipil Jadi Korban
Langkah-langkah ini muncul di atas sanksi lain yang telah dijatuhkan oleh negara-negara Barat, yang mencakup pembekuan aset di bank-bank besar dan individu kaya, termasuk Putin sendiri.
Duta Besar AS untuk PBB mengatakan perintah penangkal nuklir Putin menunjukkan bahwa dia meningkatkan konflik Ukraina dengan cara yang tidak dapat diterima.
Gedung Putih mengatakan, Rusia sama sekali tidak berada di bawah ancaman NATO, sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menggambarkan komentar Putin sebagai "retorika berbahaya".
Pergeseran yang sangat umum ke status siaga tinggi adalah cara bagi Moskow untuk mengirim peringatan.
Pindah ke status waspada kemungkinan membuatnya lebih mudah untuk meluncurkan senjata lebih cepat.
Namun, bukan berarti ada niat saat ini untuk menggunakannya.
Berita Terkait
-
Presiden China Telepon Putin di Tengah Invasi Rusia ke Ukraina: Atasi Krisis Ini Via Negosiasi
-
Aksi Demonstrasi di Rusia Protes Invasi ke Ukraina, Ribuan Warga Ditangkap
-
Rangga eks Sunda Empire DM Instagram Vladimir Putin, Mau Cegah Perang Dunia 3?
-
China Menolak Menyebut Serangan Militer Rusia ke Ukraina sebagai Invasi
-
Tentara Rusia Sibuk Perang Dengan Ukraina, Presiden Putin Jamu PM Pakistan Di Istana Kremlin
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi
-
Tentara Israel Klaim Temukan Buku Mein Kampf Saat Cari Prajurit yang Tewas di Lebanon
-
Awal Mula Sahroni Sadar Diperas KPK Gadungan Rp300 Juta, Berawal dari Tamu Perempuan di DPR
-
KPK Bongkar Modus 4 Pegawai Gadungan yang Peras Ahmad Sahroni, Ternyata Bukan yang Pertama Kali!
-
Kasus Andrie Yunus Tetap di Militer, Menko Yusril Respons Usul Gibran Soal Hakim Ad Hoc